BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kerpi, TS. Arif Fadhillah, membantah adanya permainan angka pada hasil seleksi open bidding Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama oleh tim Panitia Seleksi (Pansel) yang diketuai dirinya bersama 4 anggota bertitel doktor dan profesor dari berbagai universitas ternama di Indonesia.

"Saya tidak tahu ada permainan angka atau tidak. Tapi menurut saya ada ketidaktelitian dalam pemberian score tersebut," ungkapnya kepada BATAMTODAY.COM, Selasa (18/4/2017).

Menurutnya, ada dua kemungkinan penyebab perbedaan nilai yang diberikan sesuai dengan surat rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Pertama, ada kesalahan rekap data yang dilakukan oleh Badan Kepegawaiaan, Pelatihan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Kepri. Atau kemungkinan kedua, yakni adanya perbedaan metodologi perhitungan dalam penilaian hasil seleksi open biding JPT Pratama yang digunakan Tim Pansel.

"Karena KASN juga tidak mengeluarkan juknis (Petunjuk Teknis) atau Juklak (Petunjuk Pelaksanaan) metodologi perhitungan itu," ungkapnya.

• Baca: Salah Tempatkan Kepala OPD, Tim Pansel JPTP Kepri Harus Tanggung Jawab

Arif juga mengaku sudah memerintahkan Kepala BKPSDM Kepri untuk segera mempelajari dan berkoordinasi dengan KASN terkait masalah tersebut.

Jika dalam pelaksanaan seleksi open bidding JPT Pratama pada 7 November 2016 lalu terdapat kesalahan pengangkatan dan penempatan sejumlah pejabat sesuai dengan surat rekomendasi KASN, kata Arif, Pemprov Kepri siap menganulir pengangkatan sejumlah kepala OPD yang sudah dilantik.

"Kalau memang kesimpulannya begitu, ya akan ada pelantikan baru. Karena yang trouble hanya dua (Kepala Biro Humas, Protokoler dan Penghubung Provinsi Kepri serta Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepri-red)," terang Arif.

Mantan Sekda Kabupaten Karimun ini juga mengungkapkan, saat ini pihaknya menunggu hasil konsultasi dan koordinasi BKPSDM ke KASN. "Semoga secepatnya. Kami akan melaksanakan rekomendasi itu sesuai dengan aturan yang berlaku," tutupnya.

Sebelumnya, dua pelamar JPT Pratama, masing-masing Novianto SE MSi dan Ir Lamidi, berpeluang menduduki jabatan OPD untuk jabatan Kepala Biro Humas, Protokoler dan Penghubung Provinsi Kepri serta Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepri.

Peluang dua Pejabat Tinggi Pratama untuk menduduki jabatan Kepala OPD di Pemerintah Provinsi Kepri itu, diperkuat dengan temuan serta rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) dari hasil investigasi yang dilakukan.

"Seharusnya, nilai untuk setiap pilihan jabatan diambil dari hasil tes masing-masing pilihan jabatan. Akibat dari kesalahan itu, terdapat pelamar yang seharusnya memiliki nilai lebih tinggi ‎pada suatu jabatan namun tidak masuk dalam tiga besar jabatan tersebut," ujar Ketua KASN Pusat, Sofian Effendi dalam surat rekomendasinya.

Hal itu terjadi pada jabatan Kepala Biro Humas, Protokoler dan Penghubung Provinsi Kepri, yang  seharusnya nama yang tercantum dalam pengumuman tiga besar adalah Novianto SE dengan nilai scoring 86,3, kemudian Inov Hendra Kurniawan dengan nilai scoring 84,2 dan Herry Adriyanto dengan nilai scoring 77,5.

• Baca juga: Novianto dan Lamidi Berpeluang Jabat Kabiro Humas dan Kadis KPPKH Kepri

Namun oleh Tim Pansel JPT Pratama yang diketuai TS Arif Fadillah dan 4 Akademisi bertitel Doktor dan Profesor dari berbagai Universitas ternama itu, mengubah dan mencantumkan dalam pengumuman tiga besar dengan scoring tertinggi, Nilwan SSos dengan nilai 83,1 sementara nilai riil hasil seleksinya hanya 73,8. Kemudian, Novianto dengan nilai 86,3 dengan nilai rill 83,3, Inov Hendra Kurniawan Ak dengan nilai 84,2 dengan nilai riil 84,2.

Hal yang sama juga terjadi pada tiga pejabat peserta JPT Pratama, yang akan menjadi Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepri.

"Seharusnya Ahmad Izhar yang dilantik Gubernur sebagai Kepala Dinas KPPKH Kepri, berdasarkan nilai rill dari hasil seleksi open bidding Pansel JPT Pratama, tidak masuk dalam urutan tiga besar hasil tes masing-masing pilihan jabatan," ujar KASN.

Editor: Udin