Kenaikan Tarif Listrik Batam Dikeluhkan Masyarakat, Rudi Surati Gubernur

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Sampaikan keluhan masyarakat Batam atas tingginya persentase kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) Batam,  Walikota Batam, M Rudi, menyurati Gubernur Kepri dan melaporkan sejumlah keluhan dan protes masyarakat atas kenaikan TDL Batam tersebut. 

Surat ke Gubernur, dikatakan Rudi, dikirimkan setelah ditandatanganinya sebagai sikap Pemko dalam merespon tanggapan dan keluhan masyarakat Kota Batam.

"Saya sudah ‎menyurati pada gubernur, agar SK Keputusan Gubernur tersebut dapat ditinjau kembali. Hal itu disasarkan atas banyaknya protes dan komplain dari masyarakat Batam," ujar Rudi di Tanjungpinang.

Rudi juga mengaku, dalam pelaksanaan pembahasan serta sosialisasi, Pemerintah Kota Batam juga tidak pernah mengetahui dan tidak pernah diajak.

"Saat pembahasan dan sebelum penetapan, Pemko Batam tidak pernah dilibatkan. Sosialisasi tarif baru PLN juga tidak tahu dan tidak pernah diajak untuk semua itu. Dan setelah dinaikkan, komplain dan keluhan masyarakat baik secara langsung dan melalui medsos, koran dan lainnya, baru kami terima. Dan warga mengatakan, agar kenaikan tarif listrik Batam ini kembali dikaji, sesuai dengan kemampuan masyarakat," ujarnya.

Selain itu, naiknya 45 persen tarif listrik Batam yang ditetapkan, juga dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak ekonomi dan melemahnya daya beli masyarakat. Sehingga berdampak pada inflasi Kota Batam ke depan.

Dalam rapat dengan Gubernur, Rudi juga mengatakan, kalau Kondisi ekonomi Kepri dalam 3 tahun terakhir, khususnya Batam, pertumbuhannya mengalami penurunan. Jika pada 2015 masih ditargetkan 7 persen, pada 2016 target ekonomi Kepri hanya 4,3 persen.

"Jika ditambah lagi dengan kenaikan tarif listrik ini maka target pertumbuhan ekonomi Kepri dan Batam ke depan, tidak akan tercapai dan juga akan mempengaruhi daya beli masyarakat, yang mengakibatkan ekonomi masyarakat akan terganggu," ujarnya.

Jadi tambahnya, kenaikan TDL Batam ini, bukan karena masih di bawah tarif listrik Nasional, tapi melihat dari kemampuan masyarakat. Pemko Batam juga tidak menyatakan ditunda, tapi yang dikeluhkan kenaikannya itu terlalu tinggi.

"Sebagai Walikota dan bawahan Gubernur, saya buat surat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Beliau merespon monggo, tidak ya silahkan," pungkasnya.

Editor: Udin

---