BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Majelis Hakim PN Tipikor Tanjungpinang yang diketuai Hakim Santonius SH mengatakan, selain tiga terdakwa, Jamiat, Abdul Samat dan Junaidi, terdapat peranan sejumlah pihak dalam proses pencairan Rp6,4 miliar dana Bansos APBD Kota Batam untuk insentif honor guru TPQ Batam tahun 2010.

"Terlepas dari keterlibatan 3 terdakwa yang sudah divonis, sesuai dengan fakta persidangan, terdapat peranan Walikota Batam Ahmad Dahlan, Sekda‎ Kota Batam Agussahiman, Asisten III Maaz Ismail, serta Kabag Keuangan Pemko Batam Abdul, dalam mendisposisi pencairan dana Bansos ke BMG TPQ dari proposal yang diajukan," ujarnya dalam pertimbangan putusan korupsi dana Bansos Batam 2010, dalam sidang ketiga terdakwa.

Jika top management,‎ seperti Walikota, Sekda, Asisten dan Kabag Kesra tidak menyetujui atau mendisposisi pengucuran dana Rp6,4 miliar dana Bansos honor guru TPQ se Kota Batam atas proposal yang yang tidak sesuai dengan peraturan Walikota dalam pengajuan dana Bansos, tidak akan mungkin akan dapat dikucurkan dan dibayarkan oleh bendahara Sekretaris Daerah Kota Batam ke BMG TPQ Kota Batam dan masing-masing pengurus TPQ kecamatan di Kota Batam.

Hal itu tambah Majelis Hakim, diperkuat dengan penandatanganan MoU Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) oleh mantan Walikota Batam Ahmad Dahlan, dengan Ketua Umum BMG-TPQ terdakwa Jamiat dan ketua TPQ kecamatan se Kota Batam.

Dalam pertimbangan putusan, Majelis Hakim juga menjelaskan, aturan pengajuan dan pencairan serta sistim pelaporan dana hibah Bansos dari APBD Kota Batam dilakukan berdasarkan instruksi Walikota Batam nomor 2 tahun 2010 dan Peraturan Walikota (Perwako) Batam nomor 9 tahun 2010 tentang mekanisme pengajuan, pengucuran dan pelaporan dana Hibah dan Bansos APBD Kota Batam.

"Harusnya, sesuai dengan Perwako yang dibuatnya, Walikota Ahmad Dahlan, berhak untuk menolak pengucuran dana Hibah APBD Kota Batam ke BMG TPQ, karena pengajuan proposal tidak sesuai dengan Perwako. Tapi nyatanya Walikota tidak melakukan hal itu, bahkan menandatangani NPHD denga para Ketua TPQ Kecamatan di Batam," sebutnya.

Penandatanganan NPHD, tambah Majelis Hakim, ditindaklanjuti oleh Agussahiman sebagai Sekda, kemudian Maaz Ismail sebagai Asisten III dan Kepala Bagian Keuangan Pemko Batam hingga terbitlah SPM untuk pencairan. Sehingga dicairkanlah dana Bansos APBD Kota Batam tersebut ke masing-masing pengurus TPQ kecamatan.

"Jadi pengucuran dana seluruhya tidak melalui terdakwa Jamiat, tetapi ada yang langsung kepada ketua-ketua TPQ masing-masing kecamatan. Selanjutnya, setelah dana cair, terdakwa Jamiat baru mengambil dana Rp400-600 ribu per guru TPQ, di masing-masing kecamatan," sebutnya.

Atas dasar itu, kerugian negara yang timbul dari kasus korupsi ini, ‎yang nyata-nyata yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terdakwa Jamiat atas dana Hibah yang dikucurkan dan digunakan, total jumlahnya hanya sekitar Rp450 juta.

"Mengenai ‎Kerugian negara ini sendiri berbeda dengan tuntutan JPU, yang sebelunya menyatakan total loss. Namun pada faktanya, seluruh dana yang dikucurkan bukan hanya pada terdakwa Jamiat, tetapi ada juga ketua-ketua TPQ di seluruh kecamatan di Batam," ujarnya.

Atas ‎sisa nilai kerugian dari yang ditanggung ketiga terdakwa, oleh Majelis menyatakan, dari fakta persidangan, dana hibah Bansos insetif honor guru TPQ se Kota Batam itu, juga mengalir dan diterima Ketua TPQ di masing-masing kecamatan lainnya di Kota Batam.

"Hal itu berdasarkan penandatangan NPHD Walikota dengan Ketua TPQ kecamatan lain di Kota Batam. Dan dari hasil audit BPKP juga menyatakan, dari pengucuran dana ke masing-masing kecamatan, juga ditemukan ada yang tidak pantas menerima dana hibah insentif, tetapi juga menerima," ujarnya.

Atas dasar itu, kerugian negara dalam korupsi ini, tambah Majelis Hakim, harusnya juga dibebankan pada orang-rang yang bertanggungjawab melakukan pembagiaan dana insensitf honor guru TPQ itu di masing-masing kecamatan. Karena ketua TPQ masing-masing kecamatan juga langsung melakukan penandatanganan NPHD dengan Walikota dalam pengucuran dana hibah APBD tersebut.

Selain itu, sesuai instruksi Walikota serta Peraturan Walikota Batam tentang pembagian, pengucuran dan pertanggungjawaban dana Bansos dan Hibah, setiap dana hibah Bansos yang dikucurkan dari APBD, pengajuaanya harus diseleksi, diproses serta dimonitoring. Demikian juga laporan pertanggungjawabannya.

"Namun kenyataanya, Rp6,4 miliar dana hibah insentif honor guru TPQ, hanya diproses dan dibagikan, sementara evaluasi monitoring dan laporan pertanggungjawaban penggunaan hingga saat ini tidak ada dibuat masing-masing kecamatan, dan Walikota juga tidak mendapat laporan apakah uang tersebut sampai tau tidak," ujarnya.

Terkait dengan tidak adanya Uang Pengganti (UP) pada terdakwa Junaidi, Majelis Hakim mengatakan, sesuai dengan fakta persidangan, terdakwa Junaidi memang tidak menerima dana hibah tersebut sepeser pun, baik insensif atau apapun dan yang dipungut oleh Jamiat sebagai Kepala BMG TPQ Kota Batam.

Sedangkan, terdakwa Abdul Samad, selain diajukan sebagai Kasubag Kesra, juga menjabat sebagai Ketua TPQ Kecamatan Sekupang, dan uang dana insentif guru TPQ di Sekupang, dirinya yang mencairkan dan dari hasil kerugiaan negara dari Kecamatan Sekupang terdapat Rp720 juta.

Karena dari total jumlah guru TPQ yang menerima di kecamatan itu, ada yang berhak menerima dan sebagianya tidak berhak menerima, dan dari fakta persidangan hanya Rp14 juta dana Hibah yang dibagikan yang dapat dipertangungjawabkan terdakwa.

Editor: Udin