BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Kejaksaan Tinggi Kepri mengisyaratkan akan menyatakan banding putusan Hakim PN Tipikor Tanjungpinang terhadap terdakwa Radja Tjelak Nur Djalal dan Zulfahmi dalam kasus korupsi pengadaan mess dan asrama mahasiswa Kabupaten Anambas tahun 2010.

Asisten Pidana Khusus Kejati Kepri, Feritas, mengatakan, upaya banding dilakukan karena uang pengganti (UP) kerugian negera Rp1,4 miliar atas korupsi pengadaan mess dan asrama mahasiswa Anambas tidak dibebankan kepada kedua terdakwa.

"Lantas siapa yang membayar uang pengganti kerugian negara?" ujar Feritas dengan nada bertanya kepada BATAMTODAY.COM, Selasa (14/3/2017).

Selain tidak mempertimbangkan pengembalian UP dalam putusan, tambah Feritas, pasal dakwaan dalam tuntutan juga berbeda.

Dalam dakwaan dan tutuntan, jaksa membuktikan pasal 3 jo pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi. Tapi majelis hakim PN Tipikor Tanjungpinang dalam putusannya justru membuktikan pasal 2.

• Baca: Terbukti Korupsi, Raja Tjelak dan Zulfahmi Tak Digukum Ganti Kerugian Negara

"Semua tuntutan JPU diambil alih majelis hakim dalam putusan, dan kedua terdakwa dinyatakan bersalah melakukan korupsi yang merugikan negara. Tetapi majelis hakim tidak mengenakan uang pengganti dari kerugian negara yang disebabkan korupsi kedua terdakwa," ujarnya.

"Kami akan lakukan upaya hukum banding. Tapi JPU masih dalam batas waktu pikir-pikir," sebutnya.

Hal yang sama, tambah Feritas lagi, putusan majelis hakim juga jauh berbeda dengan tuntutan JPU untuk terdakwa Zulfami. Meski semua tuntutan JPU diambil alih majelis hakim dalam pertimbangan, tetapi hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa sangat ringan dan jauh dari tuntutan JPU yang sebelumnya, dituntut 4 tahun dan 5 bulan. Namun oleh Hakim PN Tipikor Tanjungpinang divonis 1 tahun dan 6 bulan, juga tanpa uang pengganti.

Sebelumnya, Majelis Hakim PN Tipikor yang diketuai Iriaty Khairul Ummah, memvonis terdakwa Radja Djelak Nur Djalal selama 5 tahun penjara atas Tindak Pidana Korupsi, tetapi mantan Sekda Kabupaten Kepulauan Anambas ini tidak dikenakan Uang Pengganti (UP) atas Rp1,4 miliar nilai kerugian negara.

Dalam putusannya, Ketua Majelis Hakim pengganti PN Tipikor Tanjungpinang, ‎Irianty Khairul Ummah SH mengatakan, Hakim tidak sependapat dengan tuntutan JPU yang menuntut terdakwa ‎Radja Tjelak Nur Djalal dikenakan uang pengganti sebesar Rp1,4 miliar atas kerugian negara.

‎Hingga dalam putusan Majelis Hakim, dua terdakwa hanya dikenakan hukuman pokok dan denda.

"Terkait kerugian negara sebesar Rp1,4 miliar, sebagaimana tuntutan JPU, Majelis Hakim tidak sependapat, karena sesuai fakta hukum di persidangan, terdakwa tidak terbukti menikmati kerugian negara, maka terdakwa tidak dibebankan untuk mengganti kerugian negara," ujar Ketua majelis Hakim Iriaty Khairul Ummah SH.

Atas tidak adanya nilai kerugian negara dalam putusannya, kepada wartawan, Hakim PN.Tipikor Tanjungpinang ini menyatakan, ‎untuk membuktikan siapa yang menikmati Rp1,4 miliar kerugian negara, merupakan tugas Jaksa Penuntut Umum.

"Fakta dipersidangan seperti itu, untuk membuktikan siapa yang menikmati, itu tugas Jaksa," sebut Hakim Irianty.

Sedangkan terdakwa Zulfahmi yang merupakan mantan Bapeda Kabupaten Anambas, sekaligus Sekretaris Tim Pengadaan divonis 1 tahun dan 6 bulan penjara. Denda Rp50 juta subsider 6 bulan kurungan.

Editor: Udin