BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Dua terdakwa kasus korupsi pengadaan Mes Pemda dan Asrama Mahasiswa Kabupaten Kepulauan Anambas 2010, Radja Tjelak Nur Djalal, mantan Sekda Anambas sekaligus Ketua Panitia Verifikasi dan Zulfahmi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) divonis 5 tahun dan 1,5 tahun penjara. 

Putusan ini dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Iriaty Choirul Ummah SH berserta Hakim Anggota Corpioner SH dan Suherman SH di Pengadilan Tipikor Tanjungpinang, Senin (13/3/2017).

Dalam putusannya, Iriaty menyatakan, terdakwa Zulfahmi terbukti bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama dan menyalahgunakan kewenangan dan sarana yang ada padanya untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain.

Sehingga menyebabkan kerugian negara. Sebagaimana dakwaan subsider melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.‎‎
‎
"Atas perbuatannya yang telah terbukti di persidangan, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan hukuman 1 tahun dan 6 bulan kurungan penjara serta denda Rp50 juta subsider 3 bulan kurungan," ujar Iriaty.

‎Sebelum membacakan putusan, Hakim Anggota, Suherman, mengatakan hal-hal yang memberatkan terdakwa Zulfahmi, bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberatansan korupsi dan terdakwa berbelit-belit serta tidak mengakui kesalahannya. ‎
‎
Sementara itu, untuk terdakwa Raja Tjelak Nur Djalal terbukti ‎setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara sebagaimana melanggar Pasal 2 juncto Pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.‎‎
‎‎
Menjatuhkan kepada terdakwa Raja Tjelak Nur Djalal dengan hukuman 5 ta‎hun penjara dan denda Rp200 Juta subsider 6 Bulang kurungan," katanya.

Mendengar putusan ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Fahmi SH dan Ali Naek Hasibuan SH menyatakan pikir-pikir terhadap putusan kedua terdakwa. Hal yang sama juga dilakukan terdakwa Raja Tjelak Nur Djalal melalui Penasehat Hukumnya, Bastari Majid SH. Sedangkan untuk terdakwa Zulfahmi melalui Penasehat Hukumnya, Agus Riawantoro SH, menyatakan menerima.

Sebelumnya diberitakan dalam dakwaanya, JPU menyakatan, kedua terdakwa dijerat dengan dakwaan alternatif dan subsideritas atas dugaan korupsi pengadaan Mess Pemda dan Asrama Mahasiswa Kabupaten Kepulauan Anambas yang menelan anggaran Rp5 miliar dari APBDP Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2010.

Atas perbuatan itu, keduanya dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) juncto Pasal 3 juncto Pasal 18 juncto Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jaksa Penuntut Umum mengatakan, pada bulan november 2010, bertempat di ruanganya di Kantor Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Anambas, terdakwa mengadakan pertemuan dengan beberapa anggota panitia dan anggota tim verifikasi yang dihadiri oleh terdakwa Zulfahmi, saksi Marbawi dan saksi Nurwulan saja tidak memberitahukan kepada anggota panitia yang lainnya.

"Dengan demikian, terdakwa Radja Tjelak menyuruh Saksi Sahtiar selaku Ketua Panitia IV Pengadaaan Barang dan Jasa di Kabupaten Kepulauan Anambas, ke ruangan kantornya melakukan proses pelelangan pengadaan Mess dan Asrama. Tetapi saksi Sahtiar menolak permintaan itu, dikarenakan belum pernah melakukan proses lelang pembelian rumah dan tidak tahu sub bidang apa yang akan dilelang," ungkap JPU

Lebih lanjut, JPU menjelaskan, meskipun menolak saksi Sahtiar menyarankan kepada terdakwa agar rumah tersebut untuk dibeli saja secara langsung dengan menggunakan Tim 9 (Sembilan) atau jasa penilai (appraisal).

Pada pertemuan selanjutnya terdakwa meminta saksi Sahtiar untuk mengumumkan kegiatan pembelian Mess Pemkab Kepulauan Anambas dan Asrama Mahasiswa/i di Tanjungpinang tahun 2010 sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh terdakwa.

Setelah mengumumkan kegiatan pembelian Mes dan Asrama itu di media, kemudian ada 15 penawaran antara lain 7 penawaran untuk Mes dan 8 penawaran untuk Asrama Mahasiswa Anambas.

Selanjutnya, diserahkanlah seluruh dokumen penawaran itu kepada terdakwa Zulfami. Tetapi yang diberikan oleh terdakwa Zulfahmi kepada saksi Ruly selaku staf pada Sekertaris Daerah Kepulauan Anambas dokumen atas nama Roslina Bono yang beralamat di Jalan Perum Taman Pesona Asri KM 8 Tanjungpinang," paparnya

Setelah terdakwa Zulfahmi hanya memberi berupa foto copy sertifikat, foto copy NJOP, foto copy rekening listrik, foto copy PBB dan foto copy rekening PDAM tanpa disertai dengan surat penawaran, kemudian terdakwa Zulfahmi menyuruh saksi Rully membuatkan surat penawaran atas nama saksi Roslina Bono. ‎

Editor: Udin