BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Sekda Kepri TS Arif Fadillah mengaku, belum mengetahui adanya revisi anggaran di APBD 2017 Kota Tanjungpinang, dari yang sudah disepakati dan disahkan DPRD.

Jika ada perubahan, kata Arif, seharusnya Pemko Tanjungpinang melalui TAPD-nya harus mengkoordinasikan dan membahas kembali dengan Banggar DPRD, serta mememinta evaluasi kepada Gubernur.

"Kalau ada revisi dan perubahan, Pemko ‎harus menyesuaikan dan ubah sesuai aturan yang berlaku. Dan setelah evaluasi yang diajukan kemarin, sampai saat ini belum ada lagi pengajuaan evaluasi perubahan. Oleh karena itu saya juga belum tahu," ujar Sekda Kepri ini pada BATAMTODAY.COM di Tanjungpinang, baru-baru ini.

Arif juga mengaku akan menanyakan hal tersebut kepada BKKAD. Karena mekanisme perubahan sekecil apapun, diharapkan sesuai dengan ketentuan, sehingga tidak menjadi temuan dan melanggar aturan di kemudian hari.

"Evaluasi atau merevisi alokasi anggaran sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan sah-sah saja. Tetapi harus sesuai dengan ketentuan peraturan dan UU, sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari," ujarnya.

Lebih jauh mantan Sekda Karimun ini mengatakan, pelaksanaan evaluasi APBD kabupaten/kota di Kepri yang dilakukan Gubernur harus sesuai dengan ketentuan. Dan pelaksanaan evaluasi juga dilakukan secara online ke Mendagri, apakah sudah sesuai aturan atau belum.

"Setiap pelaksanaan evaluasi, kami juga mengirimkan secara online ke Mendagri, sehingga penerapan hukum dan aturannya tidak menyalahi," ujarnya.

Sebelumnya, dengan alasan defisit dan belum dikucurkannya tunda bayar Dana Bagi Hasil, Pemerintah Kota Tanjungpinang terpaksa merevisi alokasi anggaran pembangunan gedung Food Court Tanjungpinang dari Rp25 miliar menjadi Rp13 miliar.

Sekdako Tanjungpinang, Riono, mengatakan, sisa dana dari alokasi pembangunan Food Court itu Rp12 miliar, akan digunakan untuk kegiatan menutupi utang Tunda Bayar Pemko Tanjungpinang Rp8 miliar kepada pihak ketiga atas sejumlah proyek yang sebelumnya telah siap, tetapi belum dibayarkan.

"Sisanya, sekitar Rp4 miliar, digunakan untuk membangun sejumlah Ruang Kelas Baru (RKB) sekolah SD dan SMP. Untuk menjawab program Fullday Shool di Kota Tanjungpinang," ujar Riono.

• Baca: Pembangunan Food Court Tanjungpinang Jadi Dua Tahap, Jadi PR Pimpinan Baru

Mengenai mekanisme pelaksanaan revisi Anggaran APBD, Riono mengatakan, sebelumnya telah disampaikan ke Tim Banggar DPRD, BPKP serta evaluasi ulang ke Gubernur.

"Pelaksanan revisi anggaran Food Court ini, juga sudah kami konsultasikan dengan BPKP dan meminta evaluasi ulang ke Gubernur," ujarnya.

Proyek Pembangunan Gedung Food Court, kata Riono, tetap dilaksanakan, kendati dilakukan secara bertahap dengan anggaran tahun tunggal.

"Pembangunannya tetap dilaksanakan, tetapi bertahap dengan sitim pembiayaan tahun tunggal," ujarnya.

Editor: Udin