BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Masih menunggu perhitungan nilai kerugian Negara dari BPKP, penyidik Kejaksaan Tinggi Kepri, hingga saat ini belum memanggil dan memeriksa dua tersangka dugaan korupsi Rp1,1 miliar dana hibah APBD Kabupaten Anambas, tersangka WN dan DE untuk diperiksa.

Asisten Pidana Khusus Kejati Kepri, Feritas SH, mengatakan, proses penyidikan dugaan korupsi dana hibah APBD Natuna ke KONI Kabupaten Anambas itu, hingga saat ini masih terus berlangsung.

"Prosesnya masih terus jalan, dan saat ini tim penyidik sedang melakukan ekspos audit nilai kerugian negara ke BPKP. Selain itu dua tersangka, hari ini akan kami kirim surat panggilan untuk diperiksa sebagai tersangka untuk datang pada Minggu depan," ujar Feritas pada BATAMTODAY.COM di Kejati Kepri, Kamis (9/3/2017).

Sedangkan jumlah saksi yang sudah diperiksa, kata Feritas, hingga saat ini sudah belasan orang. Sisanya juga sudah dipanggil, namun karena terkendala dengan jauhnya rentang kendali tempat tinggal saksi dan tersangka dari Tanjungpinang ke Natuna, hingga saat ini sejumlah saksi juga belum dapat memenuhi panggilan penyidik.

"Selain kendala biaya, juga disebabkan minimnya transportasi dari Natuna ke Tanjungpinang, demikian juga tersangka," ujar Feritas.

Ata‎s dasar itu tim penyidik Kejati, pertama terpaksa merampungkan nilai kerugiannya terlebih dahulu, sambil menunggu saksi lain dan tersangka.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Kepri telah menetapkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Natuna, Wn dan Kepala Bidang Peliputan dan Pemberitaan Olahraga LPP-RRI Jakarta, berinisial ‎De, sebagai tersangka dalam dugaan korupsi Rp1,1 miliar dana hibah APBD Natuna ke KONI Kabupaten Natuna 2011.

Penetapan dua tersangka dalam dugaan korupsi dana hibah KONI Kabupaten Natuna ini, dikatakan Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri, Yunan Harjaka atas sejumlah barang bukti dan keterangan saksi ahli dalam penyidikan korupsi dana KONI Kabupaten Natuna tersebut.

Tersangka Wn merupakan mantan Plt.Kepala BKAD Kabupaten Natuna dan saat ini menjadi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna. Sedangkan Da pegawai LPP-RRI yang saat itu Ketua Harian I KONI Natuna‎.

‎Atas Perbuatanya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 jo 3 jo 18  UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana dibuah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 KUHP.

Selain itu, penyidik Kejaksaan Tinggi Kepri juga memanggil dan memeriksa ‎sejumlah pejabat Natuna, Seperti mantan Bupati Raja Amirullah, Elyas Sabli, dan mantan Plt.Sekda, turut dipanggil dan diperiksa sebagai saksi dalam dugaan korupsi yang merugikan Negara Rp1,1 miliar tersebut.

Wakajati Kepri, Asri Agung Putra SH mengatakanan, selain menetapakan dua tersangka, tim penyidik Kejati Kepri juga akan memanggil dan memeriksa 13 orang saksi yang berkaitan dengan korupsi Rp1,1 miliar dana hibah KONI APBD Natuna 2011.

"Saksi lainnya masih terus didalami, hingga tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain dalam kasus ini, sesuai dengan peran masing-masing," ujarnya.

Editor: Udin