Batam Jadi Pilot Project Distribusi Tertutup Gas LPG 3 Kg dan 5,5 Kg

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Kota Batam, satu dari tiga daerah di Indonesia diteteapkan pemerintah pusat sebagai pilot project atau proyek percontohan distribusi tertutup penyaluran gas elpiji subsidi 3 kilogram dan 5,5 kilogram.

Rencana penetapan Batam sebagai pilot project distribusi gas elpiji secara tertutup itu, diungkap Maneger Branch Marekting Pertamina Kepri, Doni Indrawan, dalam rapat koordinasi Pertamina dengan anggota Komisi II DPRD Kepri dan pelaku usaha yang tergabung dalam Hiswana Migas, di Batam, Senin (6/3/2017).

Doni Indrawan, mengatakan rencana distribusi tertutup gas elpigi itu semula telah disampaikan oleh Kementerian Koordinator bidang Perekonomian dan Kementerian ESDM, yang sebelumnya direncanakan akan dilaksanakan pada Maret 2017. Namun hingga saat ini rencana itu belum direalisasikan.

‎"Karena belum terlaksana hingga saat ini, semua distribusi elpiji subsidi 3 kg masih mengacu pada kondisi seperti sediakala tanpa ada perubahan," ujar Doni Indrawan.

Dengan pilot projek, Pertamina memastikan pendistribusian gas elpiji bersubsidi bakal tepat sasaran dan ada kepastian, bahwa gas tersebut disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima.

Anggota Komisi II DPRD Kepri, Rudi Chua SE mengakui telah melakukan pertemuan dengan pihak pertamina yang dipimpin langsung Ketua Komisi II, Sirajudin Nur. Rencana alternatif skema yang akan dibuat dan dilaksanakan Pertamina, masing-masing rumah tangga miskin serta renta miskin, sesuai dengan data Kementeriaan Sosial dan akan diberikan kartu identitas, yang nantinya dapat digunakan untuk membeli gas elpiji maksimal tiga tabung ukuran 3 Kg subsidi per bulan.

"Altentif lain yang sedang dipertimbankan Pertamina, harga elpiji akan berlaku sama baik untuk subsidi maupun non subsidi. Tetapi pada keluarga miskin akan diberikan kartu tunai berupa subsidi tunai sebesar nilai subsidi per kilogram Gas dikalikan 3. Untuk skema rencan yang ke dua, saat ini juga masih sedang digodok di Pusat, dan Pertamina selaku Operator belum menerima Keputusan," jelas Rudi Cua.

Selain itu, sambungnya, Pertamina juga mewacanakan akan menjual gas Bright 5,5 Kg, dengan harga Rp65.000 di tingkat agen.

"Tapi gas 5,5 Kg ini bukan merupakan pengganti gas elpiji subsidi 3 Kg. Karena gas elpiji 5,5 Kg merupakan produk non subsidi yang diharapkan dapat mengisi kebutuhan rumah tangga sebagai pilihan altenatif antara gas elpigi 3 kg dan gas non subsidi 12 kg. Sedangkan untuk gas elpiji 3 kg akan tetap diproduksi," imbuhnya.

Kendatai pelaksanaan distribusi tertutup ini tidak berdampak langsung, namun dengan Pilot Project kegiatan pendistribusian yang dilakukan Pertamina di Batam dan dua daerah lain, yakni Bali dan Bangka Belitung akan tepat sasaran dan ada kepastian ketersedian gas bersubsidi.

Kenaikan Gas Elpiji 3 Kg Merupakan Kewenangan Bupati/Wali Kota

Terkait rencana kenaikan gas elpiji 3 Kg dari Rp15 ribu menjadi Rp22.185,10/tabung di mainland dan hinterland dari Rp16 ribu menjadi Rp22.185,10/tabung sesuai wacana Hiswna Migas, kata Rudi Cua, DPRD Kepri telah mempertanyakan hal tersebut ke pihak Pertamina. Tetapi, Pertamina menyatakan bahwa harga merupakan kewenangan Wali Kota maupun Bupati sesuai usulan Hiswana Migas.

"Kalau Bupati/Wali Kota setuju, Pertamina akan menjalankan, karena mereka hanya regulator," tuturnya.

Untuk itu, Rudi Cua menegaskan Wali Kota/Bupati berhak menyetujui atau menolak menaikkan harga gas elpiji bersubsidi yang diusulakan Hiswana Migas. Tanpa ada penetapan Bupati/Wali Kota, kenaikan harga tak bisa dilakukan sepihak.

"Kenaikan HET gas elpiji subsidi merupakan domain Bupati/Wali Kota," tutupnya.

Editor: Dardani

---