BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Selain penyidikan dugaan korupsi dana APBD ke BUMD Kota Tanjungpinang, proses pengumpulan data dan keterangan (pulbaket) penyelidikan dugaan korupsi dana SPPD DPRD Bintan, yang sebelumnya tengah diusut Intel Kejaksaan Negeri Tanjungpinang, diduga juga "mengendap".

Informasi yang diperoleh, dua terperiksa dalam dugaan korupsi dana SPPD fiktif DPRD Bintan ini, diduga telah menyetorkan sejumlah dana agar proses penyidikan kasusnya tidak dilanjutkan.

Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejaksaan Negeri Tanjungpinang, Andi M Arif, yang dikonfirmasi dengan tindak lanjut proses Penyelidikan dugaan Korupsi dana SPPD Dewan Bintan ini, mengaku belum mengetahui perkembangan penyelidikan yang dilakukan, karena baru pulang Umroh dari tanah suci ?Makkah.

"Saya belum tahu perkembanganya, saya baru pulang Umroh dan Ketua Tim yang menangani kemarin adalah Kasidatun Kejari," ujar Andi M Arif pada BATAMTODAY.COM, Kamis (9/2/2017).

Ditanya dugaan adanya setoran dana dua terperiksa kepada oknum penyidik di Kejaksaan Negeri Tanjungpinang agar proses pulbaket dan penyelidikan dugaan korupsi SPPD DPRD Bintan itu "diendapkan" Andi membantahnya dan tidak akan menanggapinya jika orang yang memberi dan yang diberikan itu tidak jelas.

"Kalau isunya tidak jelas ngapain ditanggapi, yang jelas prosesnya masih berjalan, Ketua Timnya Kasi Datun," sebut Andi M Arif.

Sebelumnya, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Tanjungpinang, Andi M Arif, mengakui telah memanggil dan memeriksa mantan Sekretaris Dewan (Sekwan) Bintan, An, bersama Kabag Umum Sekretaris Dewan (Sekwan) Bintan, terkait dugaan korupsi dana perjalanan dinas yang bukti SPPD-nya dibuat fiktif.

"Masih pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket), dua orang sudah dimintai keterangan, mantan Sekwan dan Kabag Umumnya, terkait penyelewengan dana SPPD anggota DPRD Bintan," ujar Andi M Arif.

Baca: Kejari Tanjungpinang Periksa Mantan Sekwan dan Anggota DPRD Bintan

Ia juga mengatakan, dari miliaran lebih dana perjalanan dinas DPRD Bintan tahun 2015-2016, telah ditemukan pembuatan laporan SPPD Fiktif, yang dicairkan staf DPRD Bintan kepada anggota DPRD Bintan.

"Saat ini kami masih mendalami, dan akan memanggil masing-masing anggota DPRD-nya," ujar Andi.

Di tempat terpisah, mantan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bintan, Agusnawarman, mengaku tidak tahu atas pemanggilan dirinya oleh Kejaksaan Negeri Tanjungpinang, terkait dugaan kasus korupsi dana perjalananan dinas yang bukti Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dibuat fiktif di lingkungan DPRD Bintan.

"Tak ada lah itu dipanggil Kejaksaan," elak Agusnawarman saat dikonfirmasi BATAMTODAY.COM, Selasa (17/1/2017).

Bahkan, saat ditanyakan besaran dana anggaran SPPD anggota DPRD tahun 2015-2016, ia mengaku lupa nominal. Dikatakannya, setelah melepas jabatan Sekwan Bintan, dirinya sudah tidak mengetahui lagi data-data pada tempat tugasnya yang dulu.

"Sekarang saya fokus sibuk mengurus administrasi saya di Provinsi. Silahkan tanya dengan Sekwan Bintan yang baru," katanya.

Ketua DPRD Bintan, Lamen Sarihi mengatakan, dirinya belum mendapat informasi adanya pemanggilan terhadap Sekwan dan Kabag Humas Sekretariat DPRD Bintan oleh Kejari Tanjungpinang terkait dugaan korupsi perjalan dinas.

"Saya belum mendapat informasi itu. Saya masih di luar kota. Silahkan tanya sama Sekwan ya," ujarnya melalui sambungan telepon.

Editor: Udin