KCW Minta Seleksi Pejabat Pemko Tanjungpinang Tidak Ada Nepotisme

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Kepri Corruption Watch (KCW) meminta agar tim panitia seleksi open bidding Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) Pemerintah Kota Tanjungpinang benar-benar profesional guna menghindari praktek KKN nepotisme ataupun kepentingan politik.

 

Pasalnya, KCW melihat kepindahan Reni Yusneli yang diduga ada indikasi "titip menitip" politik, sehingga sang mantan Pelaksana tugas (plt) Sekda di Provinsi Kepulauan Riau berbesar hati pindah ke Tanjungpinang.

"Kita tidak menuduh, hanya saja jika difikirkan lmdengan logika, dia seorang mantan plt Sekda, dan kelasnya tinggi yaitu di pemerintahan provinsi Kepri, tapi kok mau saja pindah ke Tanjungpinang," tutur Pembina dan Penggagas KCW Kepulauan Riau, Abdul Hamid, Selasa (17/1/2017).

Hamid melihat dari pengalaman yang ada, dimana Riono mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga di Kepri menjadi Setda. Dadang menjadi Kepala Dinas Pendidikan, Rustam menjadi Kepala Dinas Kesehatan, dab Darmanto menjadi Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Tanjungpinang. Menurut Hamid, tidak menutup kemungkinan terjadi praktek nepotisme untuk Reni Yusneli yang mungkin saja akan menjabat Kepala Dinas Pariwisata yang masih kosong.

"Saya bilang tidak menutup kemungkinan, sekali lagi bukan menuduh, karena sesuatu itu bisa terjadi didalam pemerintahan. Jika benar ya kasian lah para PNS lokal di Tanjungpinang, mereka cuma meramaikan saja, sementara yang menang ternyata sudah pasti. Kalau tidak demikian ya kita bersyukur," tuturnya.

Hamid mengatakan, Reni juga tidak terlalu berprestasi. Hal itu dilihat dari fakta yang ada, bahwa dia tidak "dipakai" dalam strategi kabinet Gubernur Kepri, Nurdin untuk 5 tahun kedepan.

"Untuk menghindari spekulasi yang ada untuk Wali Kota kita, berani nggak Reni menjadi staf ahli?, karenakan staf ahli juga di open bidding nantinya," tutur Hamid.

Hamid mengaku hal ini semata-mata untuk perkembangan para calon pejabat lokal. Pasalnya, jika mengikuti kepentingan pimpinan daerah, para pejabat harus menunggu banyak waktu untuk duduk dijabatan lebih tinggi dari sekarang.

"Kalau pimpinan daerah memberdayakan yang ada dan tidak mengambil dari luar daerah, itu lebih menjamin prestasi PNS lokal, mereka bisa bersaing dan mendapatkan jabatan ditempat mereka bekerja. Kalau digusur orang lain terus kapan mereka mau maju. akhirnya mentok di situ-situ aja, mau berontak terancam non job," sindir Hamid.

Untuk itu, mumpung open bidding masih belum dilaksanakan. Hamid mengharapkan Pemko Tanjungpinang adil dan berlaku bijak. Dalam penunjukkan tim pansel juga diharapkan profesional, sehingga open bidding tidak menyisakan cerita buruk dikemudian hari.

"Dan juga transparan tentunya, karena masyarakat wajib tau tentang hal ini," tutur Hamid.

Editor: Yudha

---