Sejak Kabar Kedatangan Wisatawan China Merebak, Banyak Kegiatan Tertutup di Tanjungpinang

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Sejak kabar kedatangan ratusan wisatawan China ke Tanjungpinang merebak, para pejabat pemerintah dan stakeholder banyak melakukan pertemuan tertutup.

Baru-baru ini tim Intelijen Imigrasi RI berkunjung ke Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF) Tanjungpinang dalam rangka memastikan sarana dan prasarana bandara untuk menyambut wisatawan tersebut. Akan tetapi kedatangan mereka pun terkesan ditutup-tutupi.

Selain itu, hari ini, Rabu (23/11/2016), Kantor Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan wilayah Tanjungpinang, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) juga menggelar rapat tertutup dengan SKPD di Tanjungpinang di CK Hotel. Jurnalis pun dilarang untuk dan melakukan peliputan.

Terkait kedatangan intelijen Imigrasi RI itu, Humas Imigrasi, Said mengatakan, memang terkesan mendadak. Bahkan, mereka juga tidak tahu tentang kedatangan pihak intelijen Imigrasi dari pusat tersebut.

Baca: Arus Masuk Wisatawan China ke Tanjungpinang, Tanda Kran MEA Dibuka?

"Itu pengecekan mendadak, kita saja tidak tahu dan kecolongan. Memang ada pemberitaan di media, tapi beritanya ada yang salah, kita mohon maaf tidak bisa bicara dulu karena kita juga belum koordinasi apa yang diperiksa," tutur Said saat dihubungi, Rabu (23/11/2016).

Sementara itu, kegiatan yang dilakukan di CK Hotel, Tanjungpinang tersebut merupakan kegiatan koordinasi dan konsultasi antara lembaga pemerintah dan masyarakat dengan agenda pembahasan focus group discussion proses perizinan di wilayah Free Trade Zone (FTZ) Dompak dan Senggarang.

Hal ini tentunya sangat disayangkan beberapa awak media di lapangan. Pasalnya, pemerintahan Lis Darmansyah mengaku sangat mengedepankan transparansi publik. Dan itu pun telah digaungkan oleh setiap pemerintah yang ada di Indonesia.

Terkait hal ini, Sekretaris Jendral, Aliansi Jurnalis Independen Zailani sangat menyayangkan hal tersebut. Pasalnya informasi apapun yang dilakukan pemerintah adalah hak publik, makanya transparansi sangat ditekankan.

"Kita berharap pemerintah atau lembaganya juga taat terhadap kebebasan pers yang sudah diatur dalam UU pers. Jikapun saat rapat tidak diperkenankan, maka selesai rapat awak media yang bertugas harus diladeni," tutur Zailani saat dihubungi, Rabu (23/11/2016).

Editor: Dardani

---