BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Ditudingan KKN dan ada upaya "Karimunisasi" dalam pengangkatan pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri, Sekda TS. Arif Fadillah menilai wajar, jika orang lain berasumsi seperti itu.

Pengangkatan pejabat dari Karimun menjadi Plt pejabat di Pemprov Kepri, dikatakannya sudah sesuai dengan assessment dan juga sudah melalui proses dan langkah-langkah sesuai aturan.

"Bisa aja orang berasumsi dan berpendapat seperti itu, karena siapa saja bisa berpendapat. Tapi yang pasti, langkah dan mekanisme pengangkatan dan penugasan pejabat di Provinsi Kepri sudah dilakukan sesuai dengan assessment dan langkah lainya," ujarnya.

Lebih jauh mantan Sekda Kabupaten Karimun ini menjelaskan, pengangkatan sejumlah pejabat dari Kabupaten Karimun yang menjadi Pelaksana Tugas (Plt) di SOTK Dinas, Badan dan Biro di Provinsi Kepri, sudah sesuai dengan prosedural, dan pengangkatan Plt terhadap sejumlah pejabat tersebut, diperbolehkan secara aturan dan Undang Undang.

"Yang penting, pejabat Plt yang diangkat dan ditugaskan pada sejumlah SKPD, Badan di Provinsi Kepri itu, telah memenuhi syarat dan kualifikasi. Selain itu, pejabat tersebut sudah berpengalaman di jabatan Eselon II A," ujarnya pada wartawan di Tanjungpinang, Kamis (17/11/2016).

Pengangkatan pejabat Pelaksana Tugas (Plt) di Kepri, tambah dia, adalah untuk membantu tugas-tugas Pemerintahan Provinsi Kepri dan tidak akan diangkat menjadi Pejabat SKPD, Badan dan Biro Definitif.

"Pejabat Plt yang diangkat, juga tidak boleh menjabat sebagai pejabat defenitif, karena dalam aturan ASN, pejabat yang baru naik pangkat, dari Golongan III ke pejabat Eselon Golongan IIA, harus mengikuti open bedding atau pengangkatan jabatan promosi," jelasnya.

Jadi kata Arif, pejabat Karimun yang diangkat menjadi pejabat Plt saat ini, bukan harus menjabat definitif, tetapi dia harus ikut open beding melalaui test.

Pertimbangan lain dalam mengangkat dan mendudukan Plt dalam sejumlah jabatan di Provinsi Kepri, selain memiliki kualifikasi dan kemampuan, juga merupakan pejabat berpengalaman. Selain itu, telah menduduki 2-3 kali jabatan eselon II di abupaten/kota, sehingga pejabat tersebut sudah terbiasa melakukan pembinaan.

Arif Fadillah, Sebut Jabatan Plt adalah Jabatan "Lilahi Taala"

Selain sudah sesuai dengan prosedural, TS. Arif Fadillah juga mengatakan, jabatan Plt yang diberi kepada sejumlah pejabat Karimun, merupakan jabatan "Lillahi Taala", dalam artian bekerja tanpa pamrih tanpa berharap hasil.

"Bagi kami, pejabat Plt itu biasa disebut "Pejabat Lillahi Taala!, artinya kerjanya aja yang ada, tapi uangnya tidak ada," ujarnya.

Dan atas adanya pejabat Karimun yang menduduki jabatan Plt di SOTK Provinsi Kepri itu, Pemerintah Provinsi Kepri sangat berterima kasih, karena ingin mengabdi dan membantu pemerintah.

Diberitakan sebelumnya, selain mengangkat dan melantik 19 pejabat eselon II menjadi Asisten, Biro, Kepala Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri, Gubernur Kepri Nurdin Basirun, juga menunjuk sejumlah pejabat dari Kabupaten Karimun, bersama ‎sejumlah pejabat lainnya, menjadi Pelaksana Tugas (Plt) sebagai Kepala Biro dan Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri.

Dari data dan informasi yang diperoleh BATAMTODAY.COM, sejumlah Pelaksana Tugas, Kepala Biro dan Kepala Dinas di kabinet SKPD baru Nurdin Basirun tersebut, yang ditunjuk adalah Plt. Kepala Dinas Perindusterian dan Perdagangan Provinsi Kepri, Burhanuddin.

• Baca: Kontroversi Manuver Nurdin Mainkan Jurus "Karimunisasi" di Pemprov Kepri

Selanjutnya Kepala Dinas Pertambangan Provinsi Kepri, DR Amzon. Asisten III Bidang Ekonomi Pembangunan, DR Hasbi, Kepala Biro Pembangunan Provinsi Kepri, Saymsuardi serta Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekda Kepri (Ortal), M.Aziz.

Sementara, di Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepri, Nurdin menunjuk keponakan Andi Anhar Chalid, Haryono, sebagai Pelaksana Tugas. Dan Plt Kakan Satpol-PP Kepri, Subandi, mantan pejabat Satpol PP dari Kabupaten Natuna.  Sedangkan Asisten I, merangkap menjadi Plt Kepala Dinas Perhubungan.

Selain pejabat eselon II, unsur KKN dan upaya "Karimunisasi" pejabat Provinsi Kepri, juga diduga dilakukan Nurdin pada pejabat eselon ‎ III dan IV. Bahkan dari pengangkatan pejabat Eselon III dan IV yang dilakukan Nurdin Basirun beberapa waktu lalu, ditemukan nama pejabat yang menduduki dua jabatan.

Serta pengangkatan pejabat Karimun menjadi Plt Kepala Dinas dan Badan, demikian juga puluhan staf istri anggota DPRD dan Kepala Dinas, yang Informasinya pangkat golongan belum mencukupi, tetapi diangkat menjadi Kabid, Kasubag dan Kepala Seksi.

Editor: Udin