BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Kepala BKP RI, Harry Azhar Aziz, ‎mengatakan, pengalokasian dan pemberian dana hibah Rp15 miliar dari Kas APBD Provinsi Kepri ke rekening DIPA UMRAH selama 5 tahun berturut-turut, tergantung dari peraturan yang mengaturnya.

Selain melihat aturan yang berlaku, pemberiaan dana hibah APBD secara rutin, ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) instansi vertikal Kementerian Riset dan Tehnologi Pendidikan Tinggi (Menristek-dikti), juga harus disesuaikan dengan peruntukan penggunaan dana bantuan.

"Kalau kami dari BPK-RI, melihat penyerahan dana hibah dari APBD ke UMRAH itu tergantung dari UU dan aturan yang mengaturnya. Kalau dulu ada memang peraturan Menteri Pendidikan serta MoU dengan Gubernur. Nah dalam peraturan itu jenis peruntukan bantuan dana hibahnya apa, apakah peruntukannya untuk pembangunan atau untuk operasional serta membayar gaji honorer atau tenaga non-PNS yang ada di UMRAH," ujar Harry Azhar Aziz kepada BATAMTODAY.COM di Tanjungpinang, Selasa (3/10/2016).

Sebaliknya, Harry meminta UMRAH dan Pemerintah Provinsi Kepri membaca lagi aturan yang berlaku, menyalahi atau tidak. Demikian juga apakah ada peraturan yang dilanggar dan apa akibat yang ditimbulkan, apakah merugikan negara atau tidak.

"Kalau ada pelanggaran peraturan, hingga menyebabkan uang yang digunakan di luar dari peruntukan, sehingga dapat didefenisikan merugikan keuangan negara," ujarnya.

Namun demikian, Harry Azhar Aziz menyebut, pemberiaan bantuan dana hibah dari pemerintah ke UMRAH, bisa saja dilakukan atas adanya diskresi (kebijakan-red) pemerintah daerahnya dan DPRD ke UMRAH.

Bantuan, tambah Harry, sifatnya tidak rutin dan sesuai dengan kemampuan keuangan. Dan kalau memang rutin dan dialokasikan setiap tahun, harus masuk ke dalam DIPA, SKPD atau DIPA UMRAH sebagai lembaga atau SKPD yang mengelola kegiatan-kegiatan rutin yang alokasi dananya dianggarkan setiap tahun.

Mengenai penyetoran dana Rp15 miliar dari rekening Kas APBD Daerah ke rekening DIPA UMRAH di KPPN sebagai Lembaga Instansi Vertikal Pusat, Harry Azhar Aziz menyatakan, kalau hal itu tergantung dari alokasi pendanaan kegiatan yang dilakukan.

• Baca: Dana Hibah UMRAH Rp15 Miliar Terkendala, Ini Saran Ismeth Abdullah

Sebelumnya, UMRAH Kepri, tetap ngotot dan meminta kepada Pemerintah Provinsi, agar mengucurkan, Rp15 miliar Dana Hibah yang sebelumnya diajukan dan telah terbageting di APBD 2016 Kepri.

Masalahnya, akibat mekanisme dan sistem pengucuran diduga tidak sesuai dengan aturan dan UU yang berlaku, Kepala Dinas Pendidikan Kepri‎, M Yatim, enggan menandatangani nota pemberian Hibah Daerah (NPHD), akibatnya hingga saat ini Rp15 miliar dana Hibah APBD yang dikatakan UMRAH untuk membayar gaji honorer non-PNS serta insentif dan tunjangan dosen, belum dikucurkan.

Sementara itu, sesuai dengan Pasal 26 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2008 tentang pemberiaan Hibah dari APBD ke instansi vertikal mengharuskan, penyaluran dana hibah berupa uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat itu dilakukan dengan pemindah-bukuan dari rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke rekening Kas Umum Negara (RKUN).

Ketentuan pelaksanaan pencairan, didasari pada pemindah-bukuan dari buku Kas Umum Daerah kepada Kas Umum Negara. Selanjutnya dimasukkan ke dalam Daftar Isian Proyek Anggaran (DIPA) UPT UMRAH sebagai instansi vertikal di bawah Kementerian.

• Baca: Kajati Kepri Sebut Mekanisme Pengucuran Dana Hibah APBD ke UMRAH Harus Sesuai Aturan Hukum

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 32 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 39 tahun 2012 dan terakhir Permendagri nomor 14 tahun 2016, aturan pemberian Hibah juga diperjelas kriteria penerimanya.

‎Selain itu, dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Permendagri nomor 32 tahun 211, hibah dari APBD kepada pemerintah/ instansi vertikal, dilakukan dengan ketentuan hibah dimaksud, sebagai penerimaan negara dan/atau hanya untuk mendanai kegiatan dan/atau penyediaan barang dan jasa yang tidak dibiayai dari APBN.

Editor: Udin