Rakor Pelaksanaan APBD dan APBN Semester I Tahun 2016

Nurdin Ajak Semua Instansi Bahu-membahu Bangun Kepri

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Nurdin Basirun, mengajak semua pihak untuk bahu-membahu dalam mewujudkan pelaksanaan pembangunan di Kepri. Hal itu dikatakan Nurdin dalam amanahnya saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) evaluasi pelaksanaan APBN dan APBN Semester I tahun anggaran 2016, Selasa (9/8/2016) di CK hotel, Tanjungpinang.

Rakor dengan tema mengawal APBN dan APBD untuk membangun Kepri ini dihadiri juga oleh Kajati Provinsi Kepri, Andar Perdana Widianto SH MH, seluruh Bupati dan Walikota se Kepri, Kepala Kanwil Kemenag Kepri Marwin Jamal, jajaran kepala SKPD, kepala FKPD serta jajaran instansi lainnya.

Nurdin Mengatakan, meskipun saat ini alokasi anggaran sedang mengalami defisit, namun hal tersebut diharapkan tidak menjadi penghambat dalam melaksanakan pembangunan. Karena menurut Nurdin, semua persoalan akan selalu ada solusinya, jika dilakukan secara bersama dan saling bahu-membahu.

"Kita tidak mencari kambing hitam untuk setiap permasalahan. Tapi mari kita duduk bersama mencari solusinya. Sisa waktu masih 5 bulan di tahun 2016 ini, dan saya berharap di dalam forum ini bisa dibahas sepuas-puasnya sampai jelas duduk setiap permasalahan. Tujuannya agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita, mari kita menfaatkan forum ini dengan baik," kata Nurdin.

Menyangkut defisit anggaran, Nurdin mengajak seluruh jajaran pemerintah untuk mengutamakan kegiatan yang penting-penting. Dengan niat, biarkan sedikit yang dilaksanakan asalkan bermanfaat.

"Marilah kita selalu menjaga kekompakan dalam membangun Kepri yang kita cintai ini," tutup Nurdin seraya membuka rapat tersebut.

Rakor yang dilaksanakan Kanwil Dirjen Perbendaharaan dan Keuangan Negara ini sendiri, dilaksanakan sesuai dengan  arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang bertujuan agar pemerintah daerah dan pusat bisa bersinergi dalam mewujudkan pembangunan di daerah atau tepatnya di Kepri.

Kajati Kepri, Andar Perdana Widianto SH MH dalam sambutannya mengatakan, pihaknya atas arahan Presiden mendapatkan wewenang sebagai pengawal anggaran kegiatan Pemerintahan. Dan dengan kondisi defisit ini diharapkan tidak banyak melakukan diskresi. Istilah diskresi sesuai dalam Undang-undang No 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yakni kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi.

"Dengan kondisi defisit seperti saat ini, tentu kita harus bekerja lebih efektif dan efesien. Sehingga diharapkan kita tidak banyak mengalami diskresi," kata Andar mengakhiri.

Editor: Udin

---