BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - PT PLN (Persero) akhirnya "menyerah" dan tidak akan mampu menyelesaikan proyek pembangunan ‎tiga gardu induk (GI) dan 255 tower Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) listrik interkoneksi Batam-Bintan dan Tanjungpinang, sebagaimana yang dijanjikan Unit Pembangkit (UP-II) PLN Cabang Medan serta Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri Andar Perdana sebagai tim pendampingan dalam penyelesaian lahan.

Manajer Bidang SDM dan Umum PT PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau, Dwi Suryo Abdullah, mengatakan, proyek pembangunan 255 tower SUTET dan tiga GI dengan panjang 46,2 kilometer, mulai dari Tanjunguban, GI Sri Bintan dengan kapasitas 30 MVA, GI Air Raja 2x30 MVA dan GI Kijang 30 MVA, 150 KVA di Pulau Bintan, akan disiapkan secara bertahap.

"Untuk GI Sri Bintan, dapat selesai dan beroperasi bulan Juli 2016. GI Air Raja pada Agustus 2016, dan GI Kijang pada September 2016. Ini merupakan babak baru sistem kelistrikan di Pulau Bintan yang semula dengan sistem tegangan menengah 20 KVA sebagai backbone kelistrikan di Pulau Bintan akan beralih menjadi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi 150 KVA sebagai backbone yang terintegrasi dengan sistem kelistrikan Batam," ujarnya.

Keuntungan dari sistem ini adalah ketersediaan pasokan listrik yang cukup sebagai penopang pertumbuhan ekonomi dan menggerakkan sendi-sendi kehidupan masyarakat tanpa adanya shortage seperti pada tahun-tahun sebelumnya, di samping akan meningkatkan keandalan sistem, mengurangi pemakaian BBM, dan juga juga meningkatkan kapasitas pasokan listrik.

Walau demikian, tentunya perlu dukungan dari seluruh stakeholder untuk ikut menjaga aset ini agar dapat beroperasi secara terus-menerus. Dan apabila nantinya di Pulau Bintan membutuhkan lahan untuk memperkuat kapasitas pembangkit, seperti pembangunan PLTU, PLTGU dan pembangkit non fuel, maka PT PLN (Persero) berharap mendapat dukungan dari seluruh stakeholder, mengingat pada saat ini ketergantungan pembangkit dari Batam masih tinggi dan ke depan diharapkan bisa berimbang agar ketersedian pembangkit non fuel di Pulau Bintan tercukupi.

"PT PLN (Persero) bersama pemprov, lemkot dan stakeholder lainnya menggesa penyelesaian SUTET dan tiga GI 150 KVA untuk bisa beroperasi pada akhir triwulan ketiga tahun 2016 ini," ujarnya.

• Baca juga: Kejati Kepri Deadline PLN Selesaikan Proyek Interkoneksi Listrik Batam-Bintan Juli

Sistem ini akan menyalurkan energi listrik sebesar 120 MW dari GI 150 KVA Tanjunguban dan GI Ngenang yang sudah lebih dulu beroperasi bersamaan dengan beroperasinya sistem kabel laut Batam-Bintan pada tanggal 10 Nopember  2015.

Saat ini, tambah Dwi Suryo, di Pulau Bintan terdapat 111.500 pelanggan yang dilayani oleh beberapa pembangkit yang tersebar di beberapa lokasi, seperti PLTU Air Raja, Sukaberenang , Galang Batang, Tokojo dan Dompak  dengan kapasitas total 66 MW dengan beban puncak 58 MW. Ke depan, dengan sistem 150 KVA yang saat ini dibangun akan mampu melayani pelanggan hingga 150 MW dari 4 Gardu Induk yang tersebar.

Dana Konsinyasi Tak Disetor, PN.Tanjungpinang Enggan Proses Permohonan PT.PLN

Sebelumnya, Akibat Rp2.3 miliar lebih dana konsinyasi (Penitipan Ganti Rugi lahan-red), belum disetorkan PT.PLN ke  Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang maka proses permohonan PT.PLN (Persero) melalui Jaksa Datun Kajati Kepri pada 62 titik lokasi lahan tapak tower milik warga mandek dan tak kunjung diproses di PN.Tanjungpinang.

Panitera sekretaris (Pansek) PN.Tanjungpinang, Muhtar SH mengatakan, mandek dan belum dilaksanakannya proses permohonan konsinyasi  62 titik ganti rugi lahan pembangunan GI dan tapak tower serta dampak jaringan listrik interkoneksi Batam-Bintan, karena masih menunggu dana konsinyasi dari Datun Kejaksaan Tinggi Kepri selaku kuasa PT.PLN.

"Permohonanya sudah dikonsep, dan semua tahapan proses akan dilaksanakan, dan saat ini menunggu dana titipan konsinyasi dari kuasa PLN, baru pelaksanaan proses dapat dilakukan," ujar Muhtar pada BATAMTODAY.COM.

Sejumlah konsep tahapan proses konsinyasi yang dilaksanakan, tambah Muhtar, mulai dari inventarisasi data, proses pemberitahuan dan pemanggilan pemilik lahan pada alamat dan penitipan panggilan pada Lurah dan Camat, hingga ke pelaksanaan p‎engumuman.

• Baca juga: Proses Ganti Rugi Lahan Listrik Interkoneksi Babin Mandek di PN Tanjungpinang

"‎Kalau dalam pemanggilan nantinya, termohon pemilik tanah ditemukan atau menyatakan mau digantirugi, maka akan dilakukan proses penawaran ganti rugi yang sudah dititipkan," ujar Muhtar.

Jika dalam penawaran ganti rugi dari dana titipan konsinyasi tidak disetujui, atau pemilik tidak diketahui kendati sudah dipanggil dan diumumkan melalui media massa, selanjutnya Ketua PN.Tanjungpinang melakukan pemeriksaan melalui sidang dan membuat penetapan membayar atas penitipan dana konsinyasi di Pengadilan.

"Tapi kalau dana konsinyasinya belum ada dititip, bagaimana Pengadilan melaksananyakan," ujar Muhtar.

Editor: Udin