BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Gubernur Provinsi Kepri Nurdin Basirun mengatakan, untuk mempercepat pembangunan Kabupaten Natuna, harus dilakukan dengan kemudahan perizinan, baik perizinan pariwisata, investasi ataupun izin untuk nelayan di Natuna.

"Untuk menggesa percepatan pembangunan di Natuna cepat tumbuh dan berkembang, salah satunya perlu dilakukan kemudahan perizinan berbagai investasi, pariwisata dan operasional nelayan, di samping peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur lainya," papar Nurdin usai mengikuti rapat terbatas (Ratas) tentang Pengembangan Potensi Ekonomi Kepulauan Natuna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (29/6/2016) siang.

‎Dengan ketersediaan fasilitas dan kemudahan perizinan, tambahnya, sejumlah kapal nelayan lokal akan bisa mengekploitasi potensi laut yang ada di Natuna.

Sedangkan Presiden Jokowi dalam amanahnya pada kesempatan itu mengatakan, ada tiga fokus utama yang akan dikerjakan pemerintah di Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Ketiga fokus itu adalah percepatan pembangunan industri perikanan. Pembangunan industri migas. Serta pembangunan sarana prasarana pertahanan.

Dari data yang ada, lanjut Jokowi, pengembangan produksi industri perikanan, selama ini baru hanya 8,9 persen yang baru dapat dikelola dari sektor kelautan dan perikanan yang dimiliki di Natuna.

“Oleh sebab itu, ini perlu didorong lagi, dipercepat lagi, sehingga bisa mendatangkan manfaat bagi kita,” tutur Presiden Jokowi.

Kemudian, yang berkaitan dengan migas di Natuna, menurut Presiden, dari 16 blok migas yang ada di sekitar Natuna, baru 5 blok yang berproduksi. Sementara 7 blok masih dalam tahap eksplorasi, dan 4 blok masih dalam proses terminasi. Oleh sebab itu, Presiden menginginkan ini perlu didorong agar proses-proses produksi bisa segera dilakukan.

Dan di sektor di pertahanan, lanjut Presiden, untuk menjaga sumber daya alam kita, menjaga kedaulatan kita, Natuna sebagai pulau terdepan, ia telah memerintahkan kepada TNI, khususnya TNI AL, Bakamla (Badan Keamanan Laut) agar meningkatkan patroli dan penjagaan di kawasan Natuna.

Sementara terkait beberapa infrastruktur yang ada di Natuna yang perlu dibangun, diperbaiki, Presiden Jokowi meminta juga segera perlu dimulai.

Usai Ratas, Nurdin bersama Bupati Natuna Hamid Rizal, Menko Kemaritiman Rizal Ramli dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung langsung menggelar konperensi pers. Nurdin memgatakan banyak potensi yang dimiliki Natuna dan perlu adanya campur tangan pemerintah pusat, khususnya dalam hal regulasi. Karena hal ini berkaitan erat dengan tujuan Pemerintah Provinsi Kepri, juga pemerintah pusat yang ingin mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

"Banyak potensi yang harus dikembangkan di Natuna dan perlu terus kita dorong dengan kemudahan-kemudahan izinnya. Diantaranya bidang investasi, pariwisata dan industri perikanan. Kan sayang jika kita punya potensi yang melimpah, tapi kita tidak olah," ujar Nurdin.‎

Rapat ini dipimpin langsung Presiden Joko Widodo yang didampingi Wapres Jusuf Kalla. Dalam ratas itu hadir juga Menko Polhukam Luhut B. Pandjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Rizal Ramli, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menkeu Bambang Brodjonegoto, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menlu Retno Marsudi, Menhub Ignasius Jonan, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo serta Bupati Natuna Hamid Rizal.

Editor: Dardani