BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Kendati sudah bermasalah dan diblacklist Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerinta (LKPP) pada 26 Maret 2015, tetapi tidak menjadi penghalang bagi CV SI dalam memenangkan proyek pengadaan peralatan perpustakaan interaktif di Dinas Pendidikan Provinsi Kepri tahun 2015 senilai Rp2,07 miliar.

Dari data yang dihimpun BATAMTODAY.COM, CV SI dengan nomor NPWP 03.182.172.1.214.XXX, merupakan milik Royyadi, yang berlamat di Desa Subi, Kecamatan Subi, Kabupaten Natuna.

Perusahaan ini diblacklist DKPP pada 26 Maret 2016, yang berlaku sejak 13 Februari 2015-12 Februari 2017, karena dipinalti dan diberi sanksi ‎oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Natuna. Pasalnya, tidak mampu menyelesiakan kontrak pekerjaanya tepat waktu, sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab.

"Hal itu sesuai dengan Perka Nomor 18 Tahun 2014 Pasal 3 ayat 2 huruf F dalam pekerjaan Proyek Dinas Pertanian," sebagaimana Pengumuman LKPP di websitenya.

Informasi yang diperoleh, lolosnya CV. SI sebagai pemenang tidak terlepas dari peran dan pengaturan lelang yang dilakukan Dinas Pendidikan‎ Provinsi Kepri, Pokja ULP-LKPP Kepri, serta kontraktor dalam tender lelang Proyek di LPSE Kepri.

Untuk mengungkap alasan pemenangan CV. SI itu, BATAMTODAY.COM berusaha menghubungi Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Kepri yang merupakan Pokja dan pelaksana lelang di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Kepri, Ayub. Sayangnya, upaya konfirmasi tidak membuahkan hasil.

Baca Juga: Wah, Kontraktor Hitam Menangkan Proyek Perpustakaan Disdik Kepri

Di tempat terpisah, sejumlah kontraktor mengatakan, permainan masif dalam pengadaan barang dan jasa antara kontraktor, PPK dan anggota Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) LPSE Provinsi Kepri ini, dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintahaan Provinsi Kepri sudah menjadi hal yang biasa.

Salah seorang kontraktor yang namanya enggan ditulis mengatakan, ‎mulusnya permainan dan KKN secara masif yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Pokja Pengadaan LPSE Kepri dengan Kontraktor ini, tidak terlepas dari pengaruh sejumlah pihak.

"Semua sudah menjadi proyek titipan yang telah dikoordinasikan mulai dari pengajuan, pembahasan dan pengesahan di DPRD, hingga kepelaksanaan lelang Proyek," sebutnya.

Kontraktor itu menambahkan, modus utama yang dilakukak PPK, kontraktor dan Pokja ULP dalam mengatur lelang proyek untuk memenangkan perusahaan atau rekanan tertentu, dengan memeriksa administrasi kelengkapan perusahaan lain dan mengabaikan kelengkapan administrasi Perusahaan atau rekanan yang pesanan.

"Jadi pelaksanaan lelang seleksi administrasi itu hanya formalitas saja," ujarnya.

Editor: Dardani