Antisipasi Defisit Tahun 2017

Partai Golkar Sarankan Pemko Tanjungpinang Pangkas SKPD

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang, Ade Angga ternyata sangat menyoroti defisit yang terjadi di Tanjungpinang. Bahkan Ade memberikan formula tentang bagaimana harusnya Pemko Tanjungpinang menyikapi defisit yang terjadi.

Anggota Dewan dari fraksi Golongan Karya (Golkar) ini menyarankan agar Pemko Tanjungpinang memangkas jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Menurutnya, jumlah SKPD terlalu banyak dan dengan kondisi defisit seperti sekarang ini, dimungkinkan akan banyak SKPD yang menganggur. Lagi pula, sangat boros rasanya pengeluaran rutin untuk SKPD jika memang terlalu banyak.

“Apalagi tahun 2017 saya prediksikan akan mengalami deficit lagi, langkah ini harus diambil dari sekarang, ya kita menyarankan agar jumlah SKPD dipangkas, dipress lagi lah biar nggak terlalu banyak. Untuk apa SKPD banyak tapi kerjanya dalam setahun cuma 1 atau dua, pengeluaran SKPD juga cukup besar sekarang ini,” ujar Ade saat ditemui, Kamis (16/6/2016).

Terkait hal ini, Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Riono masih menunggu pembaharuan dari Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang struktur organisasi dan tata kerja (SOTK). Karena untuk pemangkasan atau penambahan SKPD menurut Riono tidak bisa sembarangan.

“Penambahan atau pengurangan SKPD ini tidak sembarangan, ada rumusnya dan yang jadi acuan itu PP Nomor 41 ini, jadi kita menunggu pengganti aturan ini, bagaimana pula rumus yang baru nantinya. Luas penduduk, luas wilayah dan berapa pendapatan APBD-nya,” ujar Riono saat ditemui, Kamis (16/6/2016).

Sementara ini memang Riono mengaku memang defisit membuat kinerja semua SKPD tidak maksimal. Oleh karena itu pihaknya mencoba menghitung kembali APBD, untuk membiayai program wajib setiap SKPD saja.

“Yang jelas, harus kita tekankan adalah program wajib, makanya saya sudah meminta setiap SKPD melaporkan semua program yang wajib dan tidak penting, nanti akan kita hitung kembali, namun tetap prioritas yang wajib, kalau tidak wajib, namun sedang berjalan, kemungkinan kalau tidak melanggar aturan akan kita hentikan,” ujar Riono.

Akan tetapi memang SKPD saat ini kata Riono masih belum semuanya melaporkan tentang program-program tersebut. Padahal, Riono telah memberikan surat edaran kepada setiap SKPD untuk merilis semua program yang sudah dikerjakan, sedang dikerjakan dan belum dikerjakan.

“tapi memang belum semua, saya sudah 2 kali membuat surat edarannya, tapi belum juga, namun mungkin sedang dalam tahap perangkuman,” ujar Riono.

Editor: Dodo

 

---