BATAMTODAY.COM,Tanjungpinang - Kepala Kanwil DJBC Provinsi Kepri Parjiya mengatakan, proses penyelidikan dugaan penyeludupan sejumlah barang larangan terbatas (Lartas), seperti gula, beras, rokok, minuman beralkohol, bangwang merah dan bawang putih serta buah-buahan hasil tangkapan TNI-AL, hingga saat ini masih dilakukan penelitian di internal Bea dan Cukai.

Sementara proses hukum atas pelanggaran UU Kepabeanan dan Cukai, akan dilakukan setelah proses penyidikan pelanggaran UU Pelayaran yang prosesnya sedang dilakukan penyidik TNI-AL.

Sedangkan barang bukti, seperti 25 ton gula, 25 ton beras 2.500 slop rokok, serta 1.000 kes minuman beralkohol merek Tiger, Heneken dan ABC, dua kodi bawang merah dan bawang putih, buah-buahan, semuanya sudah diserahkan ke pihak Bea dan Cukai, dan sudah diamankan di gudang Bea dan Cukai Tajungpinang.

"Status barang saat ini sudah diserahakan ke BC, sementara alat angkut dan orang belum, karena masih menjalani proses hukum pelanggaran pelayaran sebagaimana berkasnya sudah diserahkan penyidik TNI-AL ke Kejaksaan Tinggi Kepri," ujar Parjiya kepada BATAMTODAY.COM, belum lama ini.

Mengenai proses kepabeanan, lanjut Parjiya, masih dilakukan penelitian di internal penyidik DJBC Kepri dalam rangka Pulbaket (pengumpulan bahan keterangan). Karena menurutnya, dari status penetapan tersangka pada dua nakhoda kapal KM Karisa dan KM Kawal Bahari, milik Ahang, sebelumnya sudah dilakukan penyitaan terhadap kapal oleh penyidik TNI-AL terkait pelanggaran UU Pelayaran.

"Kami tidak serta merta melakukan proses hukum dua kali, tapi harus kami teliti dahulu," jelasnya.

Dari penelitian di internal BC, tambah Parjiya, sebelum kedatangan kapal KM Karisma dan KM Kawal Bahari, memang sudah dilaporkan. Demikian juga manifest-nya sudah ada.

"Walaupun memang, barang yang tertera di dokumen (manifest-red) tidak sesuai dengan fisik barang muatan kapal, jadi memang antara dokumen dengan fisik berbeda," ungkapnya.

Terkait dengan dugaan keterlibatan oknum petugas BC yang telah melakukan penyegelan dan pemeriksaan barang di atas kapal atas pemberitahuan dan penyerahan manifest barang, Parjiya membantah, kalau saat penyegelan barang di atas kapal tidak dilakukan pemeriksaan.

"Tidak ada pemeriksan yang di lakukan di atas kapal. Karena pencacahan dan pemeriksaan baru dilakukan, setelah barang muatan kapal dibongkar di tempat sementara, dan di sana sudah diajukan pemberitahuaan pabeannya," jelas Kakanwil DJBC Kepri itu.

Sebelummya, Komandan Lantamal IV Tanjungpinang Lamsamana Pertama S. Irawan menegasakan, proses hukum sejumlah kapal dan barang yang diduga ilegal hasil penangkapan yang dilakukan TNI-AL melalui Tim Western Fleet Quick (WFQR) di Perairan Provinsi Kepri akan diproses secara hukum khususnya mengenai UU pelayaran dan UU Perikanan.

Mengenai kewenangan penyidikan kasus pabean yang dilakukan instansi Bea dan Cukai akan dilakukan monitoring perkembangan proses penanganan hukumnya dan dilaporkan ke pusat, melalui Pangarmabar, Kasal, Panglima TNI, Menhan serta Menkopolhukam.

"Semua penangkapan kapal yang kami lakukan atas pelanggaran yang dilakukan, saya jamin akan diproses sesuai dengan pelanggaran UU yang dilakukan, mengenai pelanggaran pelayaran dan UU perikanan akan kami proses. Sedangkan mengenai pelanggaran kepabenan dan WNA di wilayah RI, diserahakan pada instansi terkait," jelas Komandan Lantamal S. Irawan kepada wartawan di Tanjungpinang.

Laksamana Pertama ini juga menegasakan, dalam proses kepabeanan atas barang yang diduga ilegal yang ditangkap, pihaknya juga telah menyerhakan seluruh barang bukti berupa barang seludupan yang dilakukan KM Karima dan KM Kawal Bahari ke pihak Bea dan Cukai.

Sementara proses hukum UU Pelayaran, dilakukan TNI-AL yang ditandai dengan penetapkan dua nakhoda kapal, Rusli dan Samsuddin sebagai tersangka Pelanggaran UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Hal itu ditandai dengan penyerahan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) penyidik Lantamal IV TNI-AL ke Kejaksaan Tinggi Kepri.

Kasipenkum Kajati Kepri, Wiwit Iskandar mengatakan, dua tersangka nakhoda KM Karisma dan KM. Kawal Bahari, dijerat dengan pasal 285 jo 301 jo 302 jo 312 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran jo Pasal 55 KUHPidana.

Sedangkan mengenai SPDP atas kasus Kepabenan dan pelanggaran UU Bea dan Cukia atas penyeludupan 25 ton gula, 25 ton beras, 2.500 slop rokok Rave, serta 1000 kes minuman beralkohol jens Tiger, Heneken dan ABC, bawang merah, bawang putih, buah-buahan berupa pear, jeruk dan apel serta sejumlah barang-barang bekas (second) lainya, dikatakan Wiwin Iskandar hingga saat ini belum diterima Kejaksaan Tinggi Kepri.

"Kalau SPDP tersangka UU Kepabeanan atau Bea dan Cukai atas penyeludupan sejumlah barang dari luar negeri ke Indonesia, hingga saat ini belum ada kami terima," ujar Wiwin dan meminta agar wartwan menanyakan langsung kepada Lantamal IV atau Bea dan Cukai.

Editor: Dardani