BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Mantan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Provinsi Kepri, Said Jafar, terancam dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam penerbitan Izin Pemanfaatan Hasil Hutan (IPHH) atau Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dari lahan Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan  (I‎UPK) PT Kartika Jemaja Jaya (KJJ) di Jemaja, Kabupaten Anambas.

Hal itu dikatakan Edi, koordinator massa mahasiswa, ormas dan pemuda Anambas yang menggelar aksi demo di DPRD Kepri, Senin (30/5/2016) kemarin.

"Sebenarnya dugaan KKN dalam pengeluaran izin PT KJJ ini, telah pernah kami laporkan ke Polda Kepri dan kejaksaan, namun hingga saat ini tidak ada tanggapan. Dan atas hal itu, dugaan KKN dalam penerbitan izin ini akan kami laporkan kembali sekaligus meminta supervisi ke KPK," ujar Edi kepada BATAMTODAY.COM.

Edi menilai, penerbitan Izin IUPKH dan IPK PT KJJ di Jemaja Kabupaten Kepualuan Anambas menyalahi UU Kehutanan dan Penataan Ruang dan Penata-usahaan kawasan hutan di Kepri. "Demikian juga pengabaian keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan, sebagaimana yang diamanatkan UU Kehutanan," jelasnya.

Hal yang sama juga dikatakan Pembina LSM-Kepri Corruption Watch (KCW) Kepri, Abdul Hamid. Ia mengatakan, pengeluaran IPK PT KJJ oleh mantan Kepala Dinas Kehuatanan Provinsi Kepri Said Jafar, yang pada saat itu juga merupakan salah seorang komisaris di PT KJJ, jelas-jelas didasari pada keinginan awal (mens rea) dalam melakukan KKN.

"Pengeluaran IPK PT KJJ oleh mantan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Provinsi Kepri ini, yang kemudiaan menjadi komisaris di PT KJJ, secara jelas didasari niat awal yang merupakan salah satu unsur dari KKN," sebutnya.

Selain itu, ketidak-pekaan aparat penegak hukum dalam mengusut, dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pengeluaran Izin Pemanfaatan Kayu di lahan usaha kawasan hutan, yang diduga tidak sesuai dengan UU Nomor 41 tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah ini, juga terindikasi adanya kepentingan oknum tertentu dalam perambahaan hutan berkedok perkebunan itu.

"KCW Kepri juga akan melaporkan hal ini ke KPK serta meminta evaluasi dan supervisi dan Menteri Kehutanan atas pengeluaran IUPKH di kawasan hutan Pulau Jemaja ini," ujar Hamid.

Sementara itu, Mantan Kepala Dinas Pertaniaan dan Kehutanan Provinsi Kepri, Said Jafar, yang dikonfirmasi dengan pengeluaran IPK PT KJJ dan keberadaannya sebagai komisaris di perusahaan tersebut, membenarkan.

Said Jafar mengatakan, pengeluaran IPK PT KJJ dilakukannya pada tahun 2015 dan dirinya masuk sebagai komisaris di PT KJJ, sebelum pensiun dari PNS dan masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian Kehutanan Provinsi Kepri. "Memang salah ya PNS jadi Komisaris di perusahaan?" ujar Said Jafar saat dikonfirmasi.

Namun Said Jafar juga membantah, kalau dirinya melakukan KKN dalam penerbitan IPK PT KJJ tersebut. Sebaliknya, Said Jafar berdalih, pengeluaran IPK yang dilakukanya pada 2015 telah sesuai dengan mekanisme dan prosedural yang berlaku.

"Izinnya semua sudah ada dan komplit, mulai Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Usaha ‎(IUPK), Izin Perkebunan dari Bupati Anambas serta persyaratan lainnya. Semuanya sudah dikeluarkan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku," ujarnya.

Editor: Udin