BATAMTODAY.COM,Tanjungpinang - Puluhan mahasiswa dan aktivitas yang menolak peramabahan hutan menggelar aksi demo ‎di depan Gedung DPRD Kepri, Senin,(33/5/2016) pukul 11.00 Wib.  Mereka menuntut penghentian aktivitas PT Kartika Jemaja Jaya (KJJ) di Jemaja Kabupaten Anambas.

Selain menyatakan menolak aktivitas perambahan hutan, para mahasiswa itu juga, menyayangkan sikap pemerintah pusat dan Provinsi Kepri, yang seolah enggan melakukan evaluasi Izin penguahaan lahan dan Izin Perkebunan PT. KJJ yang dikhawatirkan warga akan berdampak pada pengerusakan lingkungan atas perambahaan hutan di Pulau Jemaja.

"Kami sangat menyayangkan pengeluaran Izin Penguasahaan lahan yang dilakukan pemerintah pusat, dan pemberiaan izin oleh pemerintah daerah tanpa memperhatikan dampak kerusakan lingkungan di pulau sekecil Jemaja," ujar mahasiswa pendemo dalam orasinya.

Dalam orasinya, mereka meminta Pemerintah Provinsi Kepri dan kementerian terakiat untuk mencabut Izin Pemanfaatan kayu atas pemberiaan Izin Penguasaan lahan kepada PT.KJJ.

"Kami juga meminta agar DPRD Kepri, merekomendasikan pada Pemerintah Provinsi dan pemerintah pusat, untuk segera menghentikan aktivitas PT. KJJ, sampai permasalahan konflik pro dan kontra antar masyarakat di Jemaja dapat diselesiakan," ujar Koordinator Aksi, Edi.

Selain itu, para mahasiswa juga menyosoti, penempatan Brimob oleh Polda Kepri di kawasan perkebunan PT. KJJ yang terkesan menakut-nakuti warga. Dan atas keberadaaan Brimob itu, mahasiswa meminta DPRD Kepri mendesak Kapolda Kepri agar menarik Pasukan Brimob dari Jemaja, hingga tidak meicu konflik atas keberadaanya.

"Mendesak DPRD Kepri untuk membentuk Tim independen dalam menlusuri permasalahaan Izin PT. KJJ mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat, serta tidak adanya respond dari kepolisian atas laporan dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pengeluaran Izin Pemanfaatan Kayu dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kepri, yang notabene mantan kepala dinasnya menjadi komisaris di perusahaan perkebunan tersebut," papar mahasiswa lainnya.

Menanggapi tuntutan mahasiswa itu, Ketua Komisi I DPRD Kepri, Syukri Fahrial dan Sarafudin Haluan mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti dengan melakukan pemanggilan sejumlah pihak terkait.

"Sejumlah aspirasi dan tuntutan himpunan mahasiswa dan ormas sudah kita tampung, dan dengan aspirasi ini, selanjutnya, dalam waktu dekat akan kami agendakan pemanggilan sejumah pihak terkait dalam permasalahan ini,"ujar Syukri Fahrial.

Politisi Partai Hanura ini, menyatakan dengan sejumlah data dan aspirasi mahasiswa dan ormas itu, pihaknya juga akan melihat secara riil, kondisi dan situasi dilapangan, apakah memang benar meresahkan masyarakat di Jemaja.

Editor: Dardani