BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Badan Pusat Statistisk (BPS) Kepri lakukan sensus ekonomi ke Gubernur Kepri, Nurdin Basirun. Usai melaksanakan pendataan, Kepala BPS Kepri melaporkan hasil pelaksanaan sensus ekonomi di Kepri (1-30 Mei 2016) yang baru mencapai 80 persen.

Kepala BPS Kepri, Dumangar Hutauruk, mengatakan dalam melakukan pendataan, Gubernur Kepri Nurdin Basirun, memberikan seluruh laporan pendapatan dan pengeluarannya kepada petugas sensus BPS Kepri.

"Selain memberikan data pendapatan dan pengeluaran kepada petugas kami dari BPS, saya juga melaporkan kepada Gubernur tentang pelaksanaan sensus ekonomi di Kepri dan sejumlah kendala yang dihadapi petugas sensus," ujarnya.

Mengenai pelaksanaan sensus ekonomi di Kepri, dikatakan Dumangar sudah berjalan dengan baik sebagaimana jadwal sensus ekonomi dari tanggal 1 sampai 30 Mei 2016 mendatang. Dan hingga saat ini, pelaksanaan sensus ekonomi yang dilakukan BPS Kepri, sudah mencapai 80 persen dari semua rumah tangga yang ada di Kepri.

"Sisanya, saat ini juga sedang berjalan, memang hasil pendataannya masih mencapai 80 persen. Dan hal ini disebabkan adanya kendala, ke-engganan masyarakat dalam memberikan data real kepada petugas sensus," ujarnya.

Kepala BPS Kepri ini mengakui, kesulitan yang dihadapi petugas sensus ekonomi di lapangan, ketika masyarakat menutup-nutupi dan tidak memberikan data pendapatan perbulannya secara real, demikian juga biaya kebutuhannya dengan alasan takut dikenakan pungutan atau pajak.

"Hal ini mungkin disebabkan karena masyarakat kita belum memahami apa maksud dan tujuan sensus ekonomi yang dilakukan untuk menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat dan Indonesia," katanya.

Mereka kata Dumangar lagi, seakan-akan ketakutan atas sejumlah pungutan-pungutan dan pajak lainnya. Padahal pelaksanaan kegiatan sensus ini tidak ada kaitannya dengan itu.

Namun, melalui data masing-masing masyarakat, dapat terlihat dan tergambar kondisi ekonomi dan perkembangan pembangunan melalui pendapatan serta biaya hidup yang dibutuhkan masyarakat.

"Sensus ini bertujuan untuk melihat dan mengukur kekuatan ekonomi masyarakat dan Indonesia dan data masyarakat yang disensus merupakan data tertutup yang tidak pernah dipublis dan dikeluarkan dan dalam gambaran kondisi dan kekuatan ekonomi, BPS hanya memberikan data keseluruhan (agregat) dan tidak pernah secara pribadi," ujarnya.

Atas dasar itu, Dumangar mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak ragu dan dapat memberikan data yang diminta petugas sensus, sesuai dengan apa adanya dan sejujur-jujurnya.

"Datanya tidak perlu dimanipulasi, karena nantinya akan berdampak pada pengolahan data BPS terhadap kondisi dan situasli kekuatan ekonomi kita," pungkasnya.

Dumagar juga sangat optimis, pelaksanaan sensus ekonomi di Kepri ini akan seleai sampai 30 Mei 2016 ini. Namun bagi warga yang belum terkena Sensus, akan terus diupayakan.

"Jadi bisa saja, lewat dari 30-31 Mei nanti ada pendataan lanjutan kembali bagi masyarakat yang belum disensus ekonomi," ujarnya.

Gubernur Imbau Masyarakat Berikan Data Sebenarnya ke Petugas Sensus Ekonomi 2016

Dalam kesempatan itu,  Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun, juga mengimbau kepada masyarakat di seluruh penjuru Kepulauan Riau agar tidak takut memberikan data real pendapatannya, serta sama-sama mensukseskan sensus ekonomi 2016 ini.

"Jangan takut menerima petugas sensus yang ditandai dengan surat tugas, tanda pengenal serta atribut lainnya, Warga harus memberikan data yang benar, agar kekuatan ekonomi dan ketahanan ekonomi Indonesia dapat diketahui," ujarnya.

Warga, Kata Nurdin, harus memberikan data yang ditanya oleh petugas sensus, karena data yang benar-benar diberikan itu, nantinya berguna untuk perencanaan dan pengambilan kebijakan untuk pembangunan ekonomi yang baik di daerah maupun di pusat.

"Data yang diminta oleh petugas sensus juga akan terjaga kerahasiaannya, serta tidak ada sangkut pautnya dengan pajak. Selain itu, warga yang pindah alamat juga harus memberitahukan alamat barunya ke BPS, sehingga bisa dilakukan pendataan," imbuhnya.

Editor: Udin