Musrenbang Provinsi Kepri Resmi Dibuka Wakil Gubernur

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Diikuti 1000 lebih peserta dari seluruh perwakilan unsur pemerintah, Lembaga, Ormas dan masyarakat, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda)‎ Provinsi Kepri, secara resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Kepri, Nurdin Basirun di Aula Kantor Gubernur Kepri, Kamis (14/4/2016).

Kepala Bapeda Kepri, Naharudin dalam laporannya mengatakan, pelaksanan Musrenbang Daerah Provinsi Kepri ini, dilaksanakan untuk merencanakan arah pembangunan Provinsi Kepri Tahun 2017, sesuai dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri untuk APBD 2017.

"Peserta kegiatan lebih kurang 1000 orang dan akan dilaksanakan selama dua hari. Sejumlah masyarakat yang hadir dari semua instansi dan semua kalangan," ujar Naharudin.

Pelaksanaan Musrenbang ini kata Naharudin, dilaksanakan untuk membahas dan mensingkronkan sejumlah program pembangunan dalam APBD 2017 Provinsi Kepri serta APBN 2017.

Wakil Gubernur Kepri Nurdin Basirun, sebelum membuka Musrenbang mengatakan, pelaksanan Musrenbang Provinsi Kepri yang dilaksanakan tersebut, telah mengacu pada visi dan misi Gubernur almarhum HM.Sani dan dirinya sebagai Wakil Gubernur.

‎"Kita akan melanjutkan pembangunan di Kepri sebagaimana cita-cita almarhum Gubernur kita, yang menitik- beratkan pada 5 skala prioritas program pembangunan ke depan, khusunya menyangkut bidang Infrastruktur, perhubungan, kelautan dan perijinan, Pendidikan, Kesehatan, Pariwisata, Pengentasan Kemiskinan dan Lingkungan Hidup," ujar Nurdin.

Dari hasil rapat bidang pemerintahan dengan Presiden di Istana beberapa waktu lalu tambah Nurdin, terdapat sejumlah penekanan Presiden dalam mempercepat pelaksanaan pembangunan yang harus benar-benar dilaksanakan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

"‎Pembangunan tidak cukup hanya dengan mengharapkan pemerintah, Tetapi juga harus melibatkan semua sektor dan masyarakat, termasuk pengusaha," jelas Nurdin.

Selain itu, Presiden juga mengatakan, ‎yang membuat lambatnya pelaksanan pembangunan, disebabkan oleh banyaknya UU yang menghambat pelaksanan pembangunan, dengan tujuan hanya untuk bagi-bagi kerja. Demikian juga dengan Perda, yang hingga saat ini ada 3000 Perda Daerah di seluruh Indonesia yang bermasalah.

"Di Kepri, dengan kondisi geografis dan rentang kendali yang dimiliki dan 96 persen merupakan laut, perlu dipikirkan bagaimana menarik investor dan melaksanakan pembangunan kemaritiman," sebutnya.

Dengan pelaksanan Musrenbang Daerah Provinsi Kepri dan Musrenbang Nasional nantinya, pelaksanaan ‎konsep pembangunan harus diperbaiki, dengan meniadakan acara seremonial dan melaksanakan efisiensi serta mengurangi penggunaan anggaran, terhadap hal-hal yang kurang jelas dan tidak berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.

"Pelaksanaan pembangunan hendaknya harus dilaksanakan, tetapi fokus dalam menggerakkan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Nurdin juga mengajak semua elemen masyarakat untuk bersatu dan bergandeng tangan, untuk ‎membangun Kepri dalam sektor ekonomi maritim dan menjadi bagian dari perkembangan ekonomi Nasional.

"Tidak ada alasan dengan kekayaan alam dan sumber daya laut serta hayati kita. Tidak ada alasan bagi Kepri sebagai Bunda Tanah Melayu tidak akan maju," ujarnya.

Melalui persatuan dan ‎saling bergandeng tangan, mari kita wujudkan, Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang sejahtera, berakhlak mulia, ramah lingkungan dan unggul dalam maritim.

Editor: Udin

---