Warga Dompak Demo Tuntut Penerbitan Surat Atas Lahan di DPRD Tanjungpinang
Oleh : Roland Aritonang
Senin | 21-03-2016 | 17:45 WIB
demo-warga-dompak12.jpg

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Ratusan warga Kelurahan Dompak yang bergabung dengan Forum Perjuangan Masyarakat Dompak menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Tanjungpinang, Senin (21/3/2016) siang.

Dalam demo tersebut, warga menuntut agar oknum aparat yang mereka tuding membekingi perusahaan pengklaim lahan agar segera kembali ke barak.

"Kami ingin para bapak-bapak anggota dewan ini dapat menyelesaikan permasalahan ini, karena warga kami sudah tidak aman lagi dan kedai-kedai warga yang merupakan mata pencaharian yang  terdapat di pinggiran jalan Dompak akan segera digusur oleh oknum aparat," kata Otasoli, salah satu orator.

‎Dia juga menjelaskan para oknum-onum aparat ini, sepertinya dimanfaatkan oleh para pengusaha-pengusaha yang ingin mengklaim tanah warga dan terkait dengan hak guna bangunan PT TPD yang diterbitkan oleh BPN tidak sesuai dengan fungsinya.

"Seperti yang kami ketahui bahwa pada tahun 2012 sampai 2013 PT Terira Pratiwi Development (TPD) yang ingin menguasai tanah warga kami ini sudah ditolak oleh pihak pengadilan,"katanya 

Dalam orasinya Otasoli ‎meminta kepada anggota dewan untuk menyikapi konflik ini dan terkait dengan penggusuran lahan warga yang memiliki sertifikat. 

"Lahan warga kami ini memiliki sertifikat tanah yang sah yang dikeluarkan oleh Badan Petanahan Nasional (BPN)  Kota Tanjungpinang tapi masih ada surat tanah yang sama," kata dia. 

Selain itu dia juga menuturkan berangkat dari peristiwa yang terjadi beberapa oknum datang mengukur ke tempat lokasi untuk dijadikan lapangan tembak tentara.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, Ade Angga ‎menyampaikan pihaknya akan turun langsung hari ini juga ke Dompak untuk mengecek dan mengonfirmasi permasalahan yang dihadapi dan berharap kepada seluruh masyarakat khususnya Forum Perjuangan Masyarakat Dompak dapat memberikan dokumen-dokumen tuntutan serta melampirkannya . 

"Kita akan panggil pihak-pihak yang terkait dalam permasalahan ini dan akan kami diskusikan nantinya didalam rapat kerja, tapi warga harus mendukung kami dengan memberikan data-data dokumen yang berkaitan dengan perkara ini supaya nantinya bisa membantu kami," tuturnya.

Editor: Dodo