Siasati Defisit APBD Kepri Melalui Optimalisasi Retribusi dan Pajak dari Sektor Kelautan

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Kendati terkesan masih kaku dan mengakui belum mengetahui sepenuhnya, komplisitas permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kepri, Penjabat Gubernur Kepri,  Nuryanto meminta dukungan semua pihak, untuk bekerja secara maksimal dalam melaksanakan roda pemerintahaan dan pembangunan di Provinsi Kepri.

Hal itu dikatakan staf ahli Menteri Dalam Negeri ini, ketika menjamu dan melakukan silaturahmi dengan sejumlah wartawan di kantor Gubernur Kepri, Senin (18/1/2016).

"Sebagai orang baru, saya mengajak semua pihak agar dapat bekerja dengan maksimal dalam menjalankan roda pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di daerah," ujarnya.

Keberadaan media katanya lagi, sangat dibutuhkan untuk bisa membantu menyampaikan pelaksanaan pembangunan. Demikian juga meredam kondisi dan keadaan yang saat ini penuh dengan isu-isu teror, Gafatar, ISIS dan lainnya yang saat ini sedang berkembang.

"Perlu sama-sama kita waspadai. Dan mari kita beri tahukan masyarakat agar lapor ke pihak Kepolisian jika ada gelagat tetangga atau lingkungan kita, yang mencurigakan," imbaunya.

Tidak hanya itu, Nuryanto juga menyampaikan bahwa ASN Kepri dalam bekerja dituntut untuk selalu profesional dan senantiasa menjaga netralitas serta menjaga ritme kerja yang baik.

"Saya ini kan disini cuma sebentar, hanya sampai Gubernur terpilih nanti dilantik. Dan selama Gubernur terpilih belum dilantik, tentu kita mau bekerja maksimal dengan mengajak seluruh ASN atau pegawai untuk tetap menjaga netralitas dan profesionalitas. Siapapun pimpinannya, ASN harus menjaga ritme kerja yang baik," ujarnya.

Selain itu, sebagai Pj. Gubernur Kepri, dirinya juga akan terus menjembatani kepentingan Pusat dan Daerah, hingga pelaksanaan roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik.

"Harapan saya, selama menjabat sebagai Penjabat Gubernur, hendaknya tidak ada permasalahan yang menimbulkan roda pemerintahaan menjadi tidak berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak. Khususnya dalam menjaga kondusifitas dan keamanan di Provinsi Kepri ini," pungkasnya.

Terkait langkah dan strategi untuk menyiasati kondisi defisit APBD 2016 yang mengancam keberlangsungan pembanguan, Nuryanto menjelaskan perlunya optimalisasi dan peningkatan Penerimaan Asli Daerah (PAD), dengan menggarap potensi retribusi serta pajak di sektor kelautan, khususnya parkir kapal dan pemberian izin perikanan. Demikian juga pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Kelauatan.

"Optimalisasi penerapan UU nomor 23 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah perlu lebih digesa. Demikian juga pengelolan Sumber Daya Alam Kelautan di Kepri," ujarnya.

Sebab, sebagai daerah kepulauan, sudah selayaknya Provinsi Kepri lebih menggali sumber daya kekayaan lautnya, sebagai sumber PAD dan penggerak ekonomi daerah, hingga tidak lagi hanya bergantung pada sektor penerimaan DBH dan perimbangan keuangan Pusat ke Daerah.

"Sebagai daerah kepulauaan, sudah seharusnya Kepri lebih menonjolkan pembangunan di sektor kelautan dalam meningkatkan ekonomi dan sektor PADnya," pungasnya.


Editor : Udin

---