Pembentukan Provinsi Khusus Batam belum Penuhi Syarat

Jumaga Sebut Lebih Baik BP Batam Dikelola Pusat

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak menyatakan, wacana pemekaran Batam menjadi Provinsi Khusus sebagaimana yang digulirkan, sangat kurang tepat dengan kondisi dan situasi Batam. Sebaliknya, legislator PDIP ini‎ malah mendukung pengelolaan Batam diambil alih pemerintah pusat.

"Kalau mau jadi provinsi khusus, belum memenuhi syaratlah, sebagaimana Peraturan Pemerintah tentang pemekaran Daerah," ujarnya pada BATAMTODAY.COM, Senin (18/1/2016).

Bahkan, Jumaga lebih setuju jika pelaksanaan pengelolaan BP Batam itu dilakukan langsung oleh Pemerintah Pusat, di bawah kendali Presiden. Sedangkan teknisnya melibatkan Pemerintah Daerah.

"Kalau boleh sebenarnya, instansi pengelola investasi Batam itu dapat dilakukan sendiri dan langsung dibawah Presiden, seperti Otorita Batam dulu. Sehingga ‎perannya yang langsung dibawah Presiden itu akan lebih bagus dari pada dibawah Dewan Kawasan Daerah, sebagaimana amanat UU FTZ," terangnya.

Untuk itu katanya lagi, Pemerintah Pusat perlu mengambil kendali, namun inplementasi pelaksanaannya melibatkan Pemerintah Daerah. Sehingga pelaksanaan teknisnya lebih fokus, sebagaimana awal pembentukan Otorita Batam sendiri.

"Contoh seperti saat ini, tidak ada pelaksanaan pengembangan dan pembangunan investasi. Apalagi saat ini Deputi BP Kawasan Batam sendiri sudah menjadi tujuh, tetapi perannya sangat tidak efektif," katanya.

Sejatinya, dengan aturan dan UU FTZ tersebut, peranan BPK Batam dapat lebih 'dimainkan' sebagai penggerak investasi dan ekonomi Indonesia. Hanya saja, dengan kondisi dan situasi saat ini, menjadi dasar dan pertimbangan Pemerintah Pusat untuk segera melakukan pengambil-alihan.

"Ini memang merupakan kewenangan Pusat. Kita berharap, Pemerintah akan membuat sesuatu yang terbaik pada daerah," ujarnya.

Menyangkut situasi investasi di daerah Jumaga mengatakan, DPRD akan memberikan masukan berupa pokok-pokok pemikiran anggota DPRD, terkait siatuasi dan perkembangan investasi, serta pengelolaan BP Kawasan Batam yang nantinya akan disampaikan ke Presiden.


Editor : Udin

---