Kejaksaan di Kepri Teken MoU Bidang Datun dengan PLN Persero

Kejaksaan di Kepri Teken MoU Bidang Datun dengan PLN Persero

Oleh : Charles Sitompul

Kamis | 14-01-2016 | 10:46 WIB

Jabat tangan Kejati Kepri dengan General Manager PT PLN (Persero) â€ŽWilayah Riau usai penandatanganan MoU bidang perdata dan tata usaha negara (Datun) di Tanjungpinang. (Foto: Charles Sitompul)

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Kejaksaan Tinggi Kepri dan seluruh kejaksaan negeri â€Ždi Kepri, kembali menandatangani kesepakatan bersama (MoU) bidang perdata dan tata usaha negara (Datun) â€Ždengan PT PLN Persero Wilayah Riau dan Manager Area PT PLN Kota TanjungpinPerd

Penandatanganan MoU itu dilakukan Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri Andar Perdana Widiastopo dan General Manager PT PLN (Persero) â€ŽWilayah Riau Febi Djoko Priahanto serta Manager Area PT PLN Tanjungpinang Armunanto bersama sejumlah kepala kejaksaan negeri di Kepri, di Hotel Aston Tanjungpinang, Rabu (13/1/2016).

Kajati Kepri Andar Perdana Widiastono mengatakan, MoU ini merupakan implemntasi dari UU nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan, dengan Kuasa Khusus Jaksa Sebagai Pengacara Negara dapat bertindak di dalam dan luar pengadilan untuk dan atas nama negara.

"Dengan kedudukan dan tugasnya sesuai dengan UU tersebut, lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, termasuk PLN sebagai Perusahaan Listrik Negara, saat bersengketa dapat diwakili jaksa sebagai pengacara negara, yang bertujuan menegakkan wibawa pemerintah dan lembaga negara serta memberikan pelayanan hukum pada masyarakat," kata Andar.

MoU ini juga diharapkan dapat meningkatkan program pembangunan energi di Kepri dan Indonesia pada umumnya. "Implementasi kesepakatan bersama yang akan berlangsung selama dua tahun ini, akan dititikberatkan pada pendampingan yang dilakukan jaksa pada PLN dalam proyek interkoneksi listrik 150 KVA, serta memberikan pendampingan pada sejumlah gugatan atas kegiatan program yang dilaksanakan," ujarnya.

Sementara itu, General Manager PT PLN Persero Wilayah Riau dan Kepri Febi Djoko Priahanto mengatakan dengan MoU ini akan dapat memastikan keberlanjutan program pemerintah melalui PT PLN atas sejumlah proyek yang dilaksanakan.

Sebagaimana arahan Presiden, dan tindak lanjut MoU PT PLN Persero dengan Kejaksaan Agung, dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, harus diimbangi dengan pertumbuhan energi kelistrikan.

"Melalui kesepakatan bersama, dalam mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan khususnya pada Program 135 Ribu MW, perlu koordinasi dan penanganan hukum dengan melibatkan kejaksaan sebagai pengacara negara dalam bidang perdata dan tata usaha negara pada PLN," pungkasnya.

Editor: Dodo

TERKINI
POPULER

Kabar Duka, Pelawak Senior Komar Meninggal Dunia

Muhammad Mursyid Optimis BRK Syariah Berpeluang Sukseskan Program Asta Cita Presiden

Indonesia-Qatar Teken MoU Pendanaan untuk 1 juta hunian Bagi MBR

Pemko Batam Perkuat Strategi Atasi Masalah Sampah

Menko AHY Upayakan Penurunan Harga Tiket Transportasi Umum saat Lebaran

Gejala HMPV Mirip Flu Biasa, PB IDI Minta Publik Tak Usah Panik

Kontroversi Nama Flyover Sei Ladi, BP Batam Copot Nama Laksamana Ladi Dua Hari Usai Diresmikan

RSJKO EHD Tanjunguban Layani Pemeriksaan Kesehatan Peserta Seleksi P3K dan CPNS

Speedboat Pengangkut PMI Ilegal dari Malaysia Tenggelam di Jalur Pelayaran Internasional

KPLP Amankan Kapal Ikan Berbendera Vanuatu dengan Kru WN Rusia di Perairan Berakit

PLN Terapkan Diskon 50 Persen untuk Pelanggan Listrik 2.200 VA ke Bawah Mulai Januari 2025

Kapolres Bintan Pimpin Sertijab Kapolsek Bintan Utara dan Kasat Binmas

Rapat Bersama Kepala OPD, Bupati Bintan: Segera Laksanakan Kegiatan 2025

Cegah Gangguan Keamanan, Rutan Batam Lakukan Perawatan Rutin dan Rolling Gembok Kamar Hunian

Bupati Bintan Serahkan DPA 2025, Simbol Amanah dan Panduan Bagi Seluruh OPD