Dia mengatakan, pendataan itu nantinya akan sedikit keluar dari aturan statistik yang terdiri dari 14 item kemiskinan tersebut. Pasalnya, kemiskinan versi statistik dianggap "terlalu miskin" dibandingkan kondisi riil di Tanjungpinang saat ini.

"Jika kita gunakan 14 item di BPS itu, saya rasa tak ada warga yang rumahnya beralaskan tanah. Maka dari itu, 2016 nanti kita akan ramu semua item itu berdasarkan kriteria kemiskinan di kota ini," ujarnya, Jumat (27/11/2015).

Hal ini tentunya akan mendapatkan outpun yang baik, yaitu bantuan kemiskinan yang tepat sasaran. Pasalnya, jika mengacu kepada 14 item statistik, tidak akan ada warga yang mendapatkan bantuan, padahal kondisinya susah.

"Makanya, kedepan diharapkan bantuan kemiskinan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat tepat sasaran. Sebab, Kota Tanjungpinang ini merupakan daerah transit bagi masyarakat dari kabupaten/kota lain. Misalkan, dari Natuna pindah ke Tanjungpinang dengan kondisi yang kurang mampu dan menetap, mereka juga tidak melaporkan ke RT serta kelurahan dan tidak masuk dalam data kemiskinan, ini kan jadi masalah juga. Untuk itu, kita harapkan kedepan masalah seperti ini akan teratasi," ujarnya.

Editor: Dodo