Pemicunya, kurangnya transparansi pihak sekolah terhadap dana bantuan siswa miskin (BSM/PIP). Meskipun telah bertemu, masalah tersebut belum mengerucut, karena masing-masing kubu tetap mempertahankan pendapat masing-masing.

Demiian ungkap Ketua Dewan Pendidikan Kota Tanjungpinang, Zamzami A. karim yang turut menghadiri pertemuan tersebut. Bahkan, hingga mengumpulkan siswa kedalam aula untuk memperjelas masalah tersebut. Zamzami mengatakan, dalam pertemuan tersebut, hanya mendengarkan pendapat kedua belah pihak.

"Masing-masing memahami dan mempertahankan pendapat mereka, namun jika masalah transparansi, memang tidak transparan, itu diakui oleh Kepala Sekolahnya (Imam Syafe'i), bahwa hal tersebut tidak disampaikan kepada wali murid melainkan siswa. Namun alasannya benar juga, tidak mungkinlah setiap hari mengundang wali murid, mana tau sibuk, makanya disampaikan ke siswa agar disampaikan ke orang tua," ujar Zamzami saat diwawancarai di SMAN 1 Tanjungpinang, Kamis (5/11/2015).

Sementara itu, terkait penggunaan dana BSM untuk iuran sekolah, Zamzami mengaku tidak ada larangan untuk itu. Karena iuran sekolah juga merupakan keperluan pendidikan yang menjadi kewajiban dari siswa.

"Uang itu digunakan untuk hal-hal yang tidak tercover oleh dana BOS atau bantuan dari pemerintah. Dan itu tidak dilarang, yang dilarang itu memotong bantuan siswa, itu salah," ujar Zamzami.

Kendati demikian, Zamzami melihat masalah ini hanya disebabkan oleh komunikasi yang tersumbat, seperti yang dikatakan kadis Pendidikan, Dadang. Untuk menyelesaikan masalah ini, kata Zamzami, harusnya masing-masing melihat dengan jernih bukan dengan prasangka, bahwa kita sama ingin meningkatkan mutu pendidikan. 

"Yang bersangkutan merasa terintimidasi, tapi pihak sekolah bilang tidak merasa melakukan itu, ini hanya masalah komunikasi saja, dan harus dilakukan dengan fikiran yang jernih, jika ingin memperbaiki," ujar Zamzami.

Terkait masalah ini, Zamzami mengatakan, tidak tahu tentang pokok masalah. Namun sebagai Dewan Pendidikan, Zamzami mengimbau kepada pihak sekolah agar menjaga psikologis siswa. 

"Ini harus dilakukan dengan menciptakan suasana kondusif, agar siswa tidak merasa bersalah atau merasa terintimidasi," ujarnya.

Editor: Dardani