KPK Tantang Kandidat Pimpinan Daerah Kampanyekan Transparansi dan Buka Harta Kekayaan ke Publik

KPK Tantang Kandidat Pimpinan Daerah Kampanyekan Transparansi dan Buka Harta Kekayaan ke Publik

Oleh : Charles Sitompul

Rabu | 04-11-2015 | 17:57 WIB

Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, mengatakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak saat ini sangat riskan dengan politik uang dan politik transaksional.

Praktik itu akan banyak terjadi dalam pencalonan serta dana kampanye dari pengusaha hitam dengan iming-iming dan janji, kalau sudah jadi kepala daerah akan memberikan sesuatu hal. Baca: Tren Korupsi Meningkat, KPK Tekankan Implementasi APBD Harus Transparan

"Oleh sebab itu, melalui koordinasi, supervisi dan pencegahan ini, kami dari KPK juga menantang calon kepala daerah mau buka-bukaan dengan harta kekayaan yang dimiliki, dan hal ini menjadi indikasi yang baik bagi yang bersangkutan untuk dipilih," kata Pahala kepada wartawan usai acara Semiloka Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi, di aula kantor Gubernur Kepri, Rabu (4/11/2015).

Upaya pencegahan korupsi, kata dia, diawali dari transparansi dan niat baik dari masing-masing pribadi calon kepala daerah. Dan, kalau calon kepala daerah bersangkutan mau membuka dan melaporkan harta kekayaannya ke publik merupakan suatu indikasi yang baik.

"Niat baik dari calon kepala daerah yang mau transparan ini nantinya akan menjadi jaminan, karena kalau sudah lapor selanjutnya seluruh masyarakat dapat mengawasi, sehingga kalau ada pertumbuhan yang tajam sekali akan dapat dimonitor," kata Pahala.

Selanjutnya, kata Pahala, KPK juga menantang calon kepala daerah, baik gubernur dan bupati/wali kota dalam berkampanye dapat membuat komitmen serta janji politik, kalau terpilih akan menghilangkan budaya gratifikasi dan menumbuhkan budaya melaporkan harta kekayaan para pejabat SKPD pembantunya ditegakkan.

"Masyarakat harus menyuarakan dan meminta hal ini pada calon kepala daerah. Mereka harusnya dapat mengungkapkan dan membeberkan komitmen, transparansinya saat ini dalam kampanye pada masyarakat," tegasnya.

"Saya akan menghilangkan semua gratifikasi dan biaya tidak resmi dalam pelayanan publik dan akan mewajibkan semua pejabat SKPD-nya nanti untuk melaporkan harta kekayaan," ujarnya mencontohkan komitmen calon kepala daerah yang harus dikampanyekan.

Editor: Dodo

TERKINI
POPULER

Jelang Perayaan Nataru, Polda Kepri Beri Himbauan Kamtibmas kepada Masyarakat

Fahri Hamzah Dorong Desain Ulang Masa Depan Bima dan Pulau Sumbawa

Ketua MPR Sebut Prabowo Pahami Keberatan Masyarakat soal Kenaikan PPN 12 Persen

Sepanjang 2024, BNN Klaim Ungkap 618 Kasus Narkotika, Tangkap 974 Tersangka dan Sita Aset Rp 111 Miliar

Suami Sandra Dewi Harvey Moeis Divonis 6,5 Tahun Penjara dan Denda Rp 210 Miliar

Soal Kenaikan PPN 12 Persen, Ketua DPD: yang Keberatan Ajukan JR UU HPP ke MK

Prabowo dan Erdogan Berseteru di KTT D8, Erdogan Walk Out Sampai Senggol Kursi Prabowo, Amarah Prabowo Memuncak!

PT IGCL Lobam Dikabarkan Segera Tutup, Puluhan Karyawan Terancam Kena PHK

Banjir Rob Genangi Jalan Martadinata dan Jalan Merdeka Tanjunguban

Dugaan Penggelapan Dana Kopkar PT Ria Bintan Lagoi, Polres Bintan Bakal Panggil Kembali Pelapor

PWI Bintan Siap Bedah Rumah Fira, Pelajar Berprestasi di Teluk Sebong

Polres Bintan Ringkus 4 Tersangka Narkoba di Pulau Tambelan

WN Ukraina Pengendali Lab Narkoba di Bali Ditangkap Polri

Polri Kenalkan Kortas Tipikor ke Masyarakat di CFD Jakarta

Wacana Pengampunan Napi Koruptor, Mahfud: Menurut Hukum Tidak Boleh