Pemprov Kepri Dukung Bandara RHF Tanjungpinang Jadi Pangkalan TNI-AU

Pemprov Kepri Dukung Bandara RHF Tanjungpinang Jadi Pangkalan TNI-AU

Oleh : Charles Sitompul

Sabtu | 31-10-2015 | 09:00 WIB

Penjabat Gubernur Kepri Agung Mulyana. (Foto: Dok Batamtoday.com)

BATAMTODAY.COM,Tanjungpinang - Pemerintah Provinsi Kepri sangat mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam memeperkuat pertahanan udara Indonesia di wilayah udara Kepri.

Untuk itu, Pemprov Kepri mendukung peningkatan status Lanud TNI-AU Tanjungpinang menjadi Pangkalan Utama. Juga, menjadikan Bandara Udara Raja Haji Fisabililah (RHF) Tanjungpinang, sebagai pangkalan pesawat tempur TNI-AU.

"Pemerintah Provinsi siap dan mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat sarana pertahanan udara ini, untuk mengawasi wilayah udara Indonesia di perbatasan Provinsi Kepri ini," ujar Penjabat Gubernur Kepri, Agung Mulyana di Tanjungpinang.

Sebelumnya, tambah Agung, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU), Marsekal Agus Supriatna meminta perpanjangan landasan udara di Lanud Tanjungpinang mejadi 2500 meter, hingga dapat didarati pesawat angkut herkules dan pesawat tempur.

Atas wacana itu, Pemprov Kepri menyatakan siap memfasilitasi pengadaan lahan, dengan melakukan pembicaraan dengan Angkasa Pura serta stokholder lainya.

Saat ini, kata Agung, panjang lahan landasan pacu bandara RHF Tanjungping saat ini adalah 2.200 meter. Masih kurang sekitar 400 meter lagi.

"Kita sangat setuju itu, sekarang ini pangkalan pesawat tempur kita hanya ada di Pekanbaru, Kalbar dan Jakarta. Sementara Pekanbaru dan Kalbar kerap dikepung asap. Dan dengan adanya pangkalan pesawat tempur di Tanjungpinang ini, maka pengawasan udara Indonesia akan dapat lebih maksimal, khusunya batas laut dan udara," paparnya.

Selain perluasan pajnag runway bandara, sebagai mana yang diwacanakan, pemerintah pusat juga akan meningkatakan Tipe Lanud Tanjungpinang ke Tipe B dengan jumlah pasukan dan Markas Komando (Mako) di Bandara RHF Tanjungpinang, demikian juga hanggar dan pendaratan Pesawat Tempur-RI juga akan dilakukan di Bandara RHF itu.

"Namun demikian, seluruh kebijakan utamanya apakah mau diletakan di Tanjungpinang atau diletakan di Ranai Kabupaten Natuna, sepenuhnya kewenangan pusat. Karena politik kebijakan penempatan pangkalan tempur TNI itu bukan pada sipil tetapi ada pada TNI dan Menhankam," tegasnya.

Editor: Dardani

TERKINI
POPULER

Jelang Perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, Polda Kepri Berikan Himbauan Kamtibmas kepada Masyarakat Masyarakat

Fahri Hamzah Dorong Desain Ulang Masa Depan Bima dan Pulau Sumbawa

Ketua MPR Sebut Prabowo Pahami Keberatan Masyarakat soal Kenaikan PPN 12 Persen

Sepanjang 2024, BNN Klaim Ungkap 618 Kasus Narkotika, Tangkap 974 Tersangka dan Sita Aset Rp 111 Miliar

Suami Sandra Dewi Harvey Moeis Divonis 6,5 Tahun Penjara dan Denda Rp 210 Miliar

Soal Kenaikan PPN 12 Persen, Ketua DPD: yang Keberatan Ajukan JR UU HPP ke MK

Prabowo dan Erdogan Berseteru di KTT D8, Erdogan Walk Out Sampai Senggol Kursi Prabowo, Amarah Prabowo Memuncak!

PT IGCL Lobam Dikabarkan Segera Tutup, Puluhan Karyawan Terancam Kena PHK

Banjir Rob Genangi Jalan Martadinata dan Jalan Merdeka Tanjunguban

Dugaan Penggelapan Dana Kopkar PT Ria Bintan Lagoi, Polres Bintan Bakal Panggil Kembali Pelapor

PWI Bintan Siap Bedah Rumah Fira, Pelajar Berprestasi di Teluk Sebong

Polres Bintan Ringkus 4 Tersangka Narkoba di Pulau Tambelan

Cek Kesiapan Pos Pengamanan Operasi Lilin Seligi 2024, Kapolres Bintan: Laksanakan Tugas Sesuai SOP

Bakamla RI Gelar Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyeludupan di Perairan Batam

Bapelitbang Bintan Bertransformasi Jadi Bapperida, Diharapkan Jadi Motor Inovasi dan Kemajuan Daerah