Rahma Tanggapi Rencana Pemotongan TPP PNS di Tanjungpinang, Memicu Kekhawatiran

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Rencana pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemerintah Kota Tanjungpinang menuai berbagai reaksi dari publik.

Salah satu suara kritis datang dari mantan Wali Kota Tanjungpinang, Rahma, yang mengekspresikan keprihatinannya terhadap kebijakan tersebut. Rahma mengungkapkan keterkejutannya terkait rencana pemotongan TPP yang mencapai 35 persen.

"Saya cukup kaget juga baca berita ada rencana memotong TPP. Apalagi sampai 35 persen," ujarnya, Rabu (31/7/2024) malam.

Menurut Rahma, pengurangan TPP tidak hanya berdampak pada kesejahteraan pegawai tetapi juga dapat mempengaruhi kondisi perekonomian di Tanjungpinang. Ia menekankan bahwa kebutuhan pegawai dan masyarakat harus tetap terpenuhi.

"Kebutuhan pegawai dan kebutuhan masyarakat itu harus dipenuhi," lanjut Rahma.

Selama masa kepemimpinannya, Rahma menyatakan, dirinya selalu memastikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memprioritaskan kebutuhan pegawai dan masyarakat. Bahkan, ia pernah mengimbau DPRD untuk turut menjaga hal ini, termasuk mengenai gaji honorer.

Rahma menambahkan bahwa pemotongan TPP bisa mempengaruhi kinerja pegawai dan pelayanan publik. Dia mengkhawatirkan bahwa kekurangan penghasilan dapat memicu potensi pungutan liar dalam pelayanan publik.

Menanggapi krisis keuangan yang dialami Pemko, Rahma berpendapat bahwa defisit APBD 2024 disebabkan oleh kesalahan perhitungan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) tahun 2024. "Itu kesalahan fatal, jika sampai salah hitung silpa, lalu belanjanya tinggi. Harusnya seimbang antara pendapatan dan belanja," tegasnya.

Ia juga mengenang masa jabatannya saat pandemi Covid-19, di mana meskipun anggaran terbatas, kebutuhan masyarakat dan TPP pegawai tidak dikurangi. "Makanya saya prihatin dan miris melihat kondisi ini di saat kondisi pasca-COVID semakin membaik, kenapa justru Pemko krisis. Saya juga dengar insentif yang selama ini diterima oleh masyarakat juga mengalami keterlambatan," tutup Rahma.

Editor: Gokli

---