Pemprov Kepri Bentuk Peta Jalan Pengendalian Inflasi, Sinkronisasi Progja TPID dengan Karakteristik Daerah

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Sekdaprov Adi Prihantara memimpin Rapat Pembentukan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Provinsi Kepulauan Riau bertempat di Aula Wan Seri Beni Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Selasa (23/01/2024).

Penyusunan Peta Jalan Pengendalian Inflasi sendiri dinilai penting sebagai pedoman pengendalian inflasi nasional dan daerah, serta sebagai dasar penyusunan program kerja TPIP secara periodikal.

Penyusunan peta jalan ini juga bertujuan untuk memastikan kesinambungan, sinkronisasi, dan ketepatan program kerja TPID dengan karakteristik daerah di samping mendorong daerah untuk membuat inovasi program.

Sekda Adi mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja semua pihak sehingga Pemerintah Provinsi Kepri mampu mempertahankan tingkat inflasi sebagaimana yang ditetapkan di dalam target meskipun dalam kenyataannya sangat dinamis.

"Di tahun 2023 pengendalian inflasi kita cukup baik. Inflasi tidak sepenuhnya dapat kita kendalikan karena ada beberapa faktor penyebab kenaikan maupun penurunan harga di seluruh pasar yang menjadi bagian dari survei," ucapnya, demikian dikutip laman Dinas Kominfo Kepri.

Dalam hal pengendalian inflasi, Sekda Adi juga memberikan beberapa masukan kepada OPD Kepri, di antaranya Kepada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepri untuk berkolaborasi dengan kabupaten/kota untuk menambah kapasitas komoditas pangan yang bisa diproduksi sendiri seperti cabe, kangkung dan bayam dan komoditas lainnya. Kemudian kepada Dinas Kelautan dan Perikanan, untuk produksi perikanan baik tangkap dan budidaya terus diupayakan untuk menjaga supply dan demand di tengah masyarakat.

Selanjutnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan agar terus memantau kondisi harga dan bekerja sama dengan para distributor besar guna menjaga kestabilan harga bahan pokok di pasar. Dan juga kepada Dinas Komunikasi dan Informatika untuk memulai memiliki gagasan dalam pembuatan aplikasi pendukung sebagai suatu data center yang menyediakan berbagai informasi terkait pengendalian inflasi baik berupa data pertanian, data hasil laut, data komoditas serta data lainnya yang bisa digunakan untuk dasar pengambilan keputusan.

"Jadi mohon kerja sama semuanya, tadi yang sudah kami tunjuk, agar benar-benar memberikan supporting di dalam penyusunan roadmap ini. Dan, juga program-program yang prinsipnya menghasilkan bahan pangan dalam menjaga stabilitas harga dan inflasi dimasukan ke dalam roadmap," jelasnya.

Melalui rapat ini, Sekda Adi mengungkapkan akan dilakukan evaluasi bersama perlaksanaan pengendalian inflasi daerah di Provinsi Keluarga tahun 2023 yang nantinya sebagai dasar untuk menyusun roadmap di dalam penanganan inflasi di tahun 2024. Oleh karena itu dibutuhkan masukan dari semua stakeholder baik dari Bank Indonesia, Kejati Kepri, Polda Kepri, OPD serta stakeholder terkait agar perumusan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Provinsi Kepulauan Riau tepat sasaran.

"Kita akan membuat satu roadmap pengendalian inflasi di tahun 2024 dengan berkaca dari tahun sebelumnya. Apa saja kelemahan kita sehingga mudah-mudahan roadmap ini bisa segera diselesaikan dan pengendalian inflasi kita lebih baik di tahun 2024 ini," ucapnya.

Turut hadir, Wakajati Kepri, Rini Hartati; Kakanwil Ditjen Perbendaharan Provinsi Kepri, Indra Soeparjanto; Kabag Ren Polresta Tanjungpinang, AKBP Afdal; Kepala Tim Perumusan Kekda Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kepri, Sudarta; Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kepri, Luki Zaiman Prawira serta para Kepala OPD Kepri terkait.

Editor: Gokli

---