APBD Kepri 2019 Diprediksi Defisit, Sekda: Belum Ada Pembahasan Rasionalisasi

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepulauan Riau TS Arif Fadillah menyampaikan, sampai saat ini pihaknya belum melakukan rasionalisasi dalam bentuk apapun dalam APBD 2019.

Kendati ada kemungkinan mengalami defisit, namun pihaknya tetap berupaya agar hal itu tidak terjadi dan tidak memangkas program prioritas yang sudah direncanakan.

"Sampai saat ini belum ada rasionalisasi kegiatan dan mudah-mudahan tidak sampai terjadi sehingga program dapat terus dikerjakan hingga selesai seluruhnya," katanya, Kamis (1/8/2019) di Tanjungpinang.

• Baca: Pendapatan Tak Capai Target, APBD Kepri 2019 Diprediksi Alami Defisit

Arif menyebutkan, bahwa hingga akan berakhirnya bulan Juli 2019 ini, pihaknya masih fokus merampungkan draft pembahasan APBD Perubahan 2019 dan juga telah mulai membahas APBD murni 2020.

"Target kita pembahasan APBD P dan APBD murni 2020 akan mulai dilakukan pada awal Agustus mendatang," tuturnya.

Sebelumnya, Pelaksanaan tugas (Plt) Gubernur Kepri Isdianto mengakui, jika APBD Kepri 2020 kemungkinan besar mengalami defisit. Hal itu disebabkan, sejumlah sektor pendapatan tidak mencapai target.

"Mungkin saja terjadi defisit. Tapi tidak terlalu besar," ujarnya, Selasa (30/7/2019).

Sebagaimana diketahui, dari 5 sektor pendapat asli daerah (PAD) Kepri, tiga sektor diantaranya belum memenuhi target pendapatan pada tahun 2019 ini.

Ketiga sektor pajak yang belum memenuhi target itu adalah dari labuh jangkar masih nol rupiah dari Rp 60 milliar yang ditargetkan.

Kemudian retribusi pengeluran izin reklamasi dan pemanfaatan ruang laut, dari Rp 10 milliar yang ditargetkan, hingga saat ini yang diperoleh baru Rp 2 milliar.

Sedangkan yang ketiga adalah dari pajak air permukaan (PAP), yang hingga saat ini belum dapat dipungut karena PT Adiya Tirta Batam (ATB) enggan melunasi utang pajaknya sebesar Rp 20 milliar.

Editor: Yudha

---