BNN Catat 200 Ribu Orang Terpapar Narkoba di Kepri

Gubernur Ikuti Tes Urin di Lingkungan Pemprov Kepri, Ancam Nonjobkan ASN yang Terlibat Narkoba
Oleh : Charles Sitompul
Senin | 24-06-2019 | 17:04 WIB
nurdin-urin1.jpg
Gubernur, Wakil Gubernur dan Wagub Kepri ikut test urin. (Foto: Istimewa)

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Tes urin yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) di lingkungan Pemprov Kepri, Senin (24/6/2019), diikuti Gubernur Nurdin Basirun. Tes urin kali ini juga diikuti Wakil Gubernur Isdianto dan Sekda Kepri TS. Arif Fadillah.

Tes urin bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri, merupakan tindakan posotif agar para ASN menjadi pribadi yang bersih dari segala tindakan negatif, salah satunya terhindar dari ancaman narkoba.

Pada kesempatan itu, Pemprov Kepri dan BNNP Kepri juga menandatangani MoU Pemberantasan Narkoba, yang dilaksanakan di lapangan kantor Gubernur, Pulau Dompak, Tanjungpinang.

"Mari kita tunjukkan bahwa ASN di Kepri ini bersih dari narkoba, jujur bertindak dan bertanggung jawab dalam menjalankan setiap tugas sebagai pelayan publik," kata Nurdin di sela-sela penandatanganan MoU.

Nurdin menegaskan, para pegawai di lingkungan Pemprov Kepri harus bersih narkoba. Dan bila ada ASN yang tersandung narkoba, Nurdin memastikan akan memberi sanksi tegas.

"Salah satunya adalah dinonjobkan. Saya juga minta seluruh pegawai untuk menjaga kepercayaan dengan tidak menggunakan narkoba," ujarnya.

Adapun MoU BNN dan Pemprov Kepri meliputi upaya pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika di Provinsi Kepri. Turut hadir Wakil Gubernur H. Isdianto dan Sekdaprov Kepri H. TS Arif Fadillah, dan Kepala BNN Brigjen Pol Richard Nainggolan.

Nurdin berharap, penandatangan Mou ini tidak hanya sekedar tinta pena di atas meja belaka, namun bagaimana aksi nyata bukan hanya pihak terkait tapi juga dari pribadi pegawai itu sendiri.

"Inilah salah satu cara meyakinkan kepada publik bahwa kita siap memerangi salah satu penyakit sosial narkoba saat ini," lanjut Nurdin.

Selain para petinggi, pejabat eselon II juga menjalani tes urine di lantai 4, sejalan dengan rapat evaluasi. Sementara ratusan pejabat eselon III dan IV juga menjalani tes urine, yang dilaksnakan di aula Wan Sri Beni Dompak.

Ajakan Nurdin tersebut bukan tanpa alasan, karna dirinya tidak ingin kejadian penyalahgunaan narkoba di Kepri semakin berkembang. Karena kejadian itu tidak hanya merugikan diri sendiri namun juga instansi dan yang paling utama adalah keluarga.

"Dari dulu pemerintah sudah selalu mengingatkan dan kita pun tidak mentolerir kesilafan-kesilafan yang dilakukan oknum pegawai agar tidak berkembang semakin banyak. Tidak ada niat kita untuk terjerumus. Namun itulah bentuk godaan kalau tidak hati-hati. Makanya kita antisipasi sejak dini," pungkasnya.

Kepala BNN Richard Nainggolan menyambut baik kerjasama yang dilakukan bersama pihak Pemprov Kepri. Terlebih permasalahan narkoba saat ini menjadi semakin tinggi dan di Indonesia sendiri masuk darurat narkoba secara nasional.

"Di sinilah kita lakukan antisipasi baik pribadi maupun keluarga, agar jangan sampai terjerumus di narkoba ini. Ke depan BNN bersama Pemprov Kepri akan terus melakukan berbagai program pencegahan agar dapat menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba," kata Richard.

Dari data yang dimiliki BNN, secara nasional lebih kurang 4 juta orang terpapar narkoba, dan sekitar 200 ribu orang ada di Kepri. Untuk tahun 2018, terdata di Batam saja pemeriksaan di sektor pekerja dan pelajar sekitar 16 ribu lebih terpapar penyalahgunaan narkoba.

"Ini menjadi keprihatinan kita semua karna dampaknya sangat tidak baik terutama bagaimana narkoba dapat mempengaruji kesehatan individu yang mencoba," lanjutnya.

Editor: Yudha