Soal Penolakan Ex-Officio Kepala BP Batam, Nurdin: Kelompok Mana yang Menolak?
Oleh : Ismail
Jum\'at | 10-05-2019 | 13:52 WIB
nurdin-kece11.jpg
Gubernur Kepri, Nurdin Basirun. (Foto: Ismail)

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Gubernur Kepri Nurdin Basirun, yang telah menerima penolakan terhadap penerapan Ex-Officio Kepala BP Batam dari berbagai pihak, tetap bersikeras dan optimis pemerintah pusat akan segera mengeluarkan keputusan pengesahan kepala Ex-Officio Kepala BP Batam.

Keputusan yang akan dikeluarkan pemerintah pusat juga termasuk terkait nasib Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (KPBPB) ke depan.

Menurutnya, selama ini para pengusaha dan investor di Batam seringkali mengeluhkan pelayanan yang tumpang tindih mengenai investasi. Tapi, ketika persoalan itu akan dibereskan, melalui Ex-Officio malah tidak menyetujuinya.

"Ex-officio ini merupakan solusi untuk menyelesaikan semua kesemrawutan dan masalah tumpang tindih yang terjadi dan menjadi hambatan bagi para pengusaha dan investor ini," kata Nurdin, Jumat (10/5/2019).

Oleh karena itu, dirinya mempertanyakan, kelompok mana yang menolak penerapan Ex-Officio tersebut? Karena, kelompok yang menolak berarti tidak berkeingunan adanya perubahan kearah yang lebih baik dari saat ini.

"Yang menolak itu kelompok mana, hanya sebagian kecil saja. Sedangkan saya yakin lebih besar yang menyetujui, karena dengan keberadaan ex-officio ini akan membawa perubahan kearah yang lebih baik dan akan menguntungkan semua pihak," ujarnya.

Kendatipun demikian, Nurdin mengungkapkan, disamping ada pihak yang menolak, namun masih banyak juga pihak-pihak ya g menyetujui dengan adanya ex-officio BP Batam ini. Baik, dari kalangan pengusaha dan juga komponen masyarakat lainnya.

Persetujuan tersebut tentunya berasalah dari pihak-pihaknya yang menginginkan perubahan terhadap birokrasi investasi Batam yang lebih baik.

"Saya yakin bila ini sudah selesai, maka akan berdampak pada peningkatan perekonomian di Batam dan umumnya di Kepri," tegasnya.

Editor: Surya