FGD Penilaian Pembangunan Tahap II

Isdianto Akui Banyak Daerah di Kepri Belum Tersentuh Pembangunan

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Wakil Gubernur H Isdianto mengakui, akibat minim dan terbatasnya APBD Kepri, dibandingkan luas dan menyebarnya wilayah pulau, masih banyak daerah Kepri yang belum tersentuh pembangunan dengan maksimal.

"Kepri ini sangat luas, sementara APBD yang dimiliki sangat minim. Sehingga memang masih ada daerah di Kepri yang belum tesentuh pembangunan dengan naksimal," ujar Isidanto dalam Focus Group Discussion (FGD) penilaian tahap II penghargaan Pembangunan Daerah tahun 2019 yang dihadiri tim penilai utama dan penilai independen dari pusat di ruang rapat lantai 4, Kantor Gubernur, Dompak, Tanjungpinang, Senin (4/3/2019).

Selain para tim penilai, pada kesempatan itu juga hadir Sekdaprov Kepri, TS Arif Fadillah; Kepala Barenlitbang, Naharuddin dan beberapa Kepala OPD lainnya; anggota DPRD Kepri serta Ketua LAM Kepri, Abdul Razak, Rektor Umrah, Syafsir Akhlus bersama sejumlah undangan lainnya.

Lebih lanjut Isidanto mengatakan, atas luasnya wilayah laut Provinsi Kepri ini, setiap tahun Pemerintah Provinsi Kepri terus berusaha menjolok dana ke pusat agar Pemerintah Pusat bisa membantu percepatan pembangunan di Kepri yang sangat luas ini.

"Karena dana minim dan pembangunan harus kita lakukan secara merata. Makanya kita sering menjolok ke pusat untuk mencari dana tambahan dari pusat," kata Isdianto.

Di hadapan tim penilai serta tokoh masyarakat dan tokoh akademis yang hadir, Isdianto juga menegaskan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sangat membutuhkan masukan-masukan yang bisa mendongkrak pembangunan di Kepulauan Riau di masa yang akan datang.

Apalagi, lanjut Isdianto dalam kesempatan itu, dihadiri sejumlah tokoh masyarakat yang tahu sejarah dan cikal bakal pembentukan Provinsi Kepri. "Sehingga kritik, saran serta solusinnya untuk pembangunan Kepri ini, sangat kami tuggu, karena Kami sangat membutuhkan masukan-masuka dari bapak, ibu dan tim penilai semua. Agar ke depan Kepri bisa semakin baik dan maju," kata Isdianto.

Pada kesempatan itu, Isdianto juga menceritakan sejarah Kepulauan Riau yang dibentuk berdasarkan UU nomor 25 tahun 2002. Sementara aktif berjalannya pemerintahan baru sejak 1 Juli 2004 atau sempat fakum selama dua tahun.

Editor: Gokli

---