Isdianto Perintahkan Dinas Perkim Buat Perencanaan Atasi Banjir di Tanjungpinang
Oleh : Charles Sitompul
Rabu | 07-11-2018 | 09:28 WIB
isdianto-tinjau.jpg
Wakil Gubernur Kepri, H Isdianto saat meninjau sejumlah titik banjir di Kota Tanjungpinang. (Ist)

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Setelah sebelumnya sejumlah pejabat meninjau titik banjir di Jalan DI Panjaiatan, Km 4 Tanjungpnang, kini giliran Wakil Gubernur Kepulauan Riau Isdianto yang turun ke sejumlah titik rawan banjir di Kota Tanjungpinang, Selasa (6/11/2018).

Sejumlah titik yang ditinjau Isdianto di antaranya, Kampung Kolam, Tugu Pahlawan atau tepatnya di Jalan Swadaya I hingga tembus ke Jalan Sulaiman Abdullah. Setelah itu dilanjutkan meninjau ke daerah Bayangkara, tepatnya di Gang Jahan dan diakhiri di Teluk Keriting.

Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Isidanto yang didampingi pejabat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepri, Tampan Pasaribu, serta RT dan RW setempat, meminta Dinas Perkim untuk membuat perencanaan sedemikian rupa untuk penanggulangan sejumlah titik banjir yang meresahkan masyarakat saat hujan lebat dan air pasang laut di Kota Tanjungpinang.

"Kita minta agar pihak Perkim membuat perencanaanlah. Kalaupun dananya belum ada, setidaknya ada solusi agar debit air yang biasa meluap di sini bisa ditanggulangi. Karena ini berpengaruh dengan kenyamanan dan kesehatan hidup masyarakat," kata Isdianto.

Saat melakukan peninjauan, Isidanto juga melakukan dialog dan menampung keluh kesah, dari sejumlah masyarakat. Kepada Isidanto, warga mengatakana, banjir yang melanda kawasan mereka mengakibatkan parit meluap saat pasang laut saat air hujan turun.

"Hal ini sangat membahayaka bagi anak-anak serta beberapa hewan ternak yang hanyut terbawa banjir," sebut warga.

Dari keluahan dan pemantauan tersebut, selanjutnya Isdianto mengatakan, untuk menanggulangi permasalahan banjir di Tanjungpinang tersebut perlu melibatkan Pemerintah Pusat guna menopang pembiayaannya.

"Bagaimanapun juga hal ini harus kita benahi. Kalaupun anggaran yang kita punya minim, kita bisa melibatkan Pemerintah Pusat," ujarnya.

Editor: Gokli