Integrasi e-SSH, e-Planning dan e-Budgeting Optimalkan Penggunaan Anggaran
Oleh : Redaksi
Sabtu | 03-11-2018 | 09:40 WIB
training-TOT.jpg
Trainning of Trainers (TOT) penerapan Integrasi e-SSH, e-Planning dan e-Budgeting di Kepri, Kamis (1/11/2018). (Diskominfo Kepri)

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Integrasi e-SSH, e-Planning dan e-Budgeting bakal berdampak positif bagi Pemprov Kepri. Pasalnya integrasi tersebut dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran seefektif mungkin. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) bakal lebih rendah.

"Integrasi ini kan yang membidangi dari KPK. Jadi sudah lebih fokus mencegah di mana ada celah yang bisa dimanfaatkan untuk korupsi dan kolusi. Integrasi ini harus dimulai dari SSH (standar satuan harga) yang real," kata Rio Pratana, Ketua Tim dari Sumatera Utara yang menjadi narasumber Trainning of Trainers (TOT), Kamis (1/11/2018) seperti dikutip situs resmi Diskominfo Kepri.

Dengan adanya e-SSH, dapat dilanjutkan ke berbagai perencanaan melalui e-Planning. Setelah itu e-Budgeting akan mengikuti e-Planning, disesuaikan dengan e-SSH.

"Ketika penyusunan RKPD tanpa ada SSH, di situ rentan memberikan kegiatan yang sifatnya mubazir. Hal itu yang akan dihindari dengan integrasi ini," jelas Rio.

Integrasi ini akan berdampak positif, dengan mempercepat dan mempermudah kerja pemerintah. Pemanfaatan anggaran juga lebih efektif, hingga Rupiah terkecil.

Dengan integrasi ini, pemerintah dapat melakukan pergeseran anggan anggaran tanpa harus menunggu APBD perubahan. "Misalnya ada kegiatan pembangunan jembatan pagunya Rp1 miliar, tetapi setelah lelang realisasi menjadi Rp600 juta. Sisanya Rp400 juta bisa digeser untuk kegiatan lain. Bisa dibelanjakan lagi dan itu legal," jelas Rio.

Selain Sumut, integrasi ini akan digunakan di delapan provinsi dan lebih dari 50 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Namun untuk menggunakan integrasi, harus melepas ego sektoral masing-masing OPD (organisasi perangkat daerah).

"Keseriusan daerah dalam melaksanakan integrasi ini bisa dilihat dari langkah setelah TOT. Harus segera dibentuk Tim Percepatan yang terdiri dari Biro Pembangunan, Bappeda, BPKAD dan Dinas Kominfo. Ini kerja sama tim, tidak bisa sendiri-sendiri," tegas Rio.

Editor: Gokli