Pemprov Kepri Plot Rp 350 Miliar di RAPBD 2019 untuk Bayar Hutang
Oleh : Ismail
Jum\'at | 19-10-2018 | 15:04 WIB
sekda-arif19.jpg
Sekda Kepri TS Arif Fadillah. (Foto: Dok Batamtoday.com)

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepulauan Riau TS Arif Fadillah mengungkapkan, Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) 2019 diproyeksikan sebesar Rp3,3 triliun, meningkat bila dibandingkan pada APBD 2018.

Proyeksi alokasi anggaran dengan jumlah tersebut diperoleh berdasarakan hasil pembahasan APBD 2019 Provinsi Kepri bersama Gubernur dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beberapa waktu terakhir.

"Proyeksi itu dari hasil pembahasan marathon yang kita lakukan bersama Gubernur dan OPD beberapa hari terakhir ini," ujarnya, Jumat (19/10/2018).

Kendati demikian, lanjut Sekda, dari Rp3,3 triliun APBD 2019 tersebut, sebanyak Rp350 miliar akan digunakan untuk membayar dana tunda bayar tahun 2018.

"Untuk tunda bayar jika November sudah disahkan, Desember selesai dievaluasi, sekitar Januari atau Februari sudah bisa dicairkan," sebut Arif.

Selain itu, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kepri ini juga menyampaikan, pada 2019 mendatang Pemprov Kepri juga akan melakukan efisiensi untuk seluruh kegiatan di OPD. Efisiensi ini dilakukan untuk mengantisipasi persoalan anggaran yang dikhawatirkan akan terjadi di APBD-P 2019 mendatang.

"Lebih bagus kita melakukan efisiensi sekarang daripada efisiensi di tengah jalan. Tapi efisiensi itu tidak akan lari dari RPJMD," jelasnya.

Ia juga menambahkan, pihaknya juga meningkatkan proyeksi pendapatan pada 2019 mendatang. Hal itu bertujuan agar pada 2019 mendatang jumlah PAD Provinsi Kepri lebih meningkat, sehingga secara langsung menambah APBD selanjutnya.

Sedangkan, lanjut Arif, proyeksi pendapatan dari sektor perimbangan sejauh, Pemprov Kepri belum menerima angka real dari Pemerintah Pusat. Untuk menyikapinya, di APBD 2019 ini Pemprov Kepri akan menurunkan proyeksi pendapatan sebesar 80 persen dari dana perimbangan yang diterima tahun 2018.

"Karena kalau kita ikut yang lama nanti defisi lagi," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, hingga saat ini Pemprov Kepri bersama Banggar DPRD Provinsi Kepri telah merampungkan pembahasan soal pendapatan. Pembahasan yang saat ini intens dilakukan yakni soal alokasi untuk belanja di APBD 2019.

Ditargetkan pada 25 Oktober mendatang sudah akan melakukan MoU KUA PPAS APBD 2019 bersama DPRD Provinsi Kepri.

Editor: Yudha