Sekda Kepri Dorong Pengesahan RUU Daerah Kepulauan

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Sekretaris Daerah Provinsi Kepri H TS Arif Fadillah menginginkan tiap daerah mendapatkan tambahan dana alokasi sesuai dengan karakteristik masing-masing. Sebagai daerah kepulauan, Kepri harus mendapat tambahan alokasi dana sesuai karakteristiknya.

"Kami akan mendorong pemerintah dan DPR RI untuk mempercepat pengesahan RUU Daerah Kepulauan dan Daerah Perbatasan," kata Sekda usai menghadiri Rapat Kerja Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia di Hotel Arya Duta, Jakarta, Akhir pekan lalu, seperti dikutip situs resmi Pemprov Kepri.

Raker Forsedasi ini diselenggarakan pada Jumat (27/7/2018) hingga Sabtu (28/7/2018). Raker ini mengusung tema 'Bersatu Padu Menuju Aparatur Profesional dalam Rangka Mewujudkan Otonomi Daerah'

Menurut Sekda, yang juga Direktur Perekonomian dan Pembangunan Daerah pada kepengurusan DPP Forsesdasi Masa Bhakti 2018-2023 ini, pihaknya terus mendorong pembangunan di wilayahnya. Karena suatu daerah punya geografis dan karakteristik yang berbeda.

Untuk meningkatkan perekonomian daerah-daerah tersebut, pendekatannya tidak bisa sama.

Menurut Sekda, pertemuan setelah pemilihan kepengurusan di Lombok April lalu ini adalah membahas Program Kerja Bidang-bidang DPP Forsesdasi. Mereka juga membahas tuan rumah Rapat Koordinasi Nasional Forsesdasi tahun 2019 yang direncanakan di salah satu provinsi daerah Kalimantan.

Sekda menambahkan, Raker juga membahas tentang peningkatan sumber daya manusia, serta hubungan kerja sama antar daerah termasuk berbagi inovasi dari daerah masing-masing.

April lalu, usai kegiatan di Lombok, Sekda memang berpesan agar tiap OPD di lingkungan Pemprov Kepri melakukan satu inovasi baru. "Di era dengan perubahan yang sangat cepat ini menuntut pemerintah daerah untuk melakukan berbagai inovasi dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan khususnya pelayanan kepada masyarakat," kata Sekda.

Dalam pertemuan itu, kata Sekda juga ditegaskan bahwa Forsesdasi sebagai organisasi independen semi pemerintah memiliki fungsi konsultatif, koordinatif, dan bebas dari kepentingan politik.

Plh Sekjen Kemendagri, Hamdani yang membuka Raker tersebut pada kesempatan itu berharap Forsesdasi bisa wadah untuk ide cemerlang para Sekda dalam berbagai aspek yang dapat memajukan daerah. Apalagi posisi dan kewenangan Sekda dinilai sangat strategis serta berpengaruh terhadap suatu daerah, provinsi atau bahkan negara.

Ketua Umum DPP Forsesdasi Nasrun Umar yang juga Sekda Sumatera Selatan mengatakan, isu terpenting yang juga dibahas adalah fungsi sekretaris daerah yang konon saat ini dinilai sangat resisten. Misalnya terhadap terjadinya pergantian Kepala Daerah.

Editor: Gokli

---