SiMolek Jadi Terobosan Tingkatkan Sistem Keuangan Pemprov Kepri
Oleh : Redaksi
Sabtu | 28-07-2018 | 11:04 WIB
simolek-01.jpg
Sistem Monitoring Administrasi Keuangan atau SiMolek.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Pemerintah Provinsi Kepri bakal menjadikan penggunaan Sistem Monitoring Administrasi Keuangan atau SiMolek, sebagai salah satu terobosan yang dapat meningkatkan sistem keuangan yang ada di Provinsi Kepri. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah H TS Arif Fadillah di Tanjungpinang, Kamis (26/7/2018).

Dikatakan Arif, penggunaan sistem elektronik khususnya sistem SiMolek ini di Pemerintah Provinsi Kepri dapat menjadikan sistem pengelolaan pelaksanaan keuangan Provinsi Kepri dapat lebih efektif, efisien dan terarah.

"Dengan begitu, pelaksanaan pengelolaan keuangan di Provinsi Kepri dapat mudah di pantau dan diawasi," kata Sekda Arif, seperti dikutip situs resmi Pemprov Kepri.

Sehingga mampu membuat sistem pengelolaan keuangan akan dapat diatasi dengan ikut andilnya media elektronik, dengan itu juga pengawasan yang lebih ketat akan tercipta. "Untuk meminimalisir kesalahan, meningkatkan ketepatan pengunaan anggaran dengan perencanaan yang telah tertuang dalam APBD," lanjut Arif.

Arif juga yakin, dengan diterapkannya sistem SiMolek ini setiap permasalahan yang sering terjadi akibat keterlambatan atau apapun dapat dihindari.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dinobatkan sebagai pilot projek Sistem Monitoring Administrasi Keuangan atau disingkat 'Simolek' oleh Kementerian Dalam Negeri.

Hal ini disampaikan Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Direktorat Jendral Bina Keuangan Kemendagri, Sumule Tumbo kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kepri H TS Arif Fadila di Hotel Harmoni One, Batam beberapa waktu lalu.

Dikatakan Sumule, melalui program Simolek ini Dirjen Bina Keuangan Kemendagri berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah melalui implementasi Permendagri nomor 11 tahun 2017.

"Yangmana berisi tentang pedoman evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD," ujar Sumule

Editor: Gokli