Defisit APBD-P Kepri 2018 Rp350 Miliar Akibat Target PAD Tak Tercapai

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Potensi defisit anggaran pada APBD Perubahan Provinsi Kepri tahun 2018 ini mencapai Rp350 miliar. Angka tersebut berdasarkan perhitungan antara Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kepri setelah mendengar pemaparan dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) tentang realisasi pendapatan di Graha Kepri, Kota Batam, beberapa waktu lalu.

Hal itu disampaikan anggota Banggar yang juga Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepri Hotman Hutapea, Selasa (24/7/2018). "Memang penghitungan di semester pertama dan kedua ini jumlah besaran, sementara realisasi APBD yang terjadi lebih banyak mengalami pengurangan," ungkapnya.

Ia memaparkan, tahun ini Pemprov Kepri mengasumsikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mampu mencapai Rp1 triliun. Namun, PAD tersebut justru tidak dapat memenuhi target.

Terhitung, kekurangan capaian PAD saat ini mencapai Rp53 miliar. Kemudian, dari distribusi berkurang Rp59 miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) berkurang sekitar Rp300 miliar, dan Minyak dan gas (Migas) Rp98 miliar.

"Royalti dan pajak bumi bangunan penghasilannya juga ikut berkurang," sebutnya.

Politisi Partai Demokrat ini juga menyebut, seharusnya kondisi ini tidak akan terjadi jika Pemprov Kepri dapat mengurusi regulasi pengelolaan labuh jangkar dari Pemerintah Pusat. Mengingat, Gubernur Kepri sudah menandatangi Surat Keputusan (SK) Gubernur terkait pengelolaan lego jangkar di wilayah perairan Provinsi Kepri.

"Kenapa harus tunggu 2019, harusnya sekarang. Karena kami tidak bisa ke sana menjolok, harus pemerintah yang menagih," tukasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kepri Isdianto menyampaikan, minimnya pendapatan Provinsi Kepri yang diperoleh saat ini, karena tidak adanya terobosan dari OPD di Pemprov Kepri untuk mencari sumber pendapatan yang baru.

"Yang dikelola masih sebatas itu-itu saja. Belum ada terobosan terbaru," tuturnya.

Isdianto juga menyampaikan, jika dilihat dari kondisi keuangan saat ini, besar kemungkinan ditahun 2019 mendatang Pemprov Kepri akan membatasi program di APBD murni.

"Tentu akan banyak kegiatan yang tidak prioritas dibatasi, sampai betul-betul struktur anggaran pemerintah kembali normal," tegasnya.

Editor: Gokli

---