Kinerja OPD Kepri Lamban, Serapan Anggaran Triwlan II Hanya 34,8 Persen
Oleh : Ismail
Senin | 02-07-2018 | 18:40 WIB
sekda-arif-kepri.jpg
Sekdaprov Kepri, TS Arif Fadillah. (Dok Batamtoday.com)

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Memasuki triwulan III tahun 2018, serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau untuk pembangunan fisik masih sangat minim. Hanya berkisar 34,8 persen.

Dengan demikian, bisa disimpulkan hingga pertengahan tahun 2018, mesin kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Kepri tidak berkerja dengan maksimal.

Hal itu bahkan terlihat progres pelaksanaan pembangunan fisik yang masih dalam proses lelang.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepri, TS Arif Fadillah mengakui, target pencapaian serapan APBD pada triwulan II memang tidak tercapai. Seharusnya, pada penghabisan triwulan II target serapan anggaran paling tidak sudah mencapai 50 persen.

Tidak tercapainya target serapan anggaran ini, dikatakannya, disebabkan oleh sekiat 32 OPD yang serapan kegiatannya dibawah 50 persen. Rendahnya serapan tersebut bahkan terjadi pada belanja tidak langsung dan sebagian belanja langsung.

"Harusnya di triwulan dua itu, sudah 50 persen," terang Arrif.

Kendati demikian, lanjut Sekda, pihaknya masih memaklumi serapan anggaran dibawah 50 persen tersebut. Dikatakannya, sesuai dengan kebiasaan yang telah lalu, setiap OPD memang terbiasa melelang kegoatan pada triwulan II.

"Tetapi Pak gubernur sudah wanti-wanti, lelang harusnya bisa cepat lebih awal," tambahnya.

Ia menambagkan, kedepan pihaknya akan memperbaiki sistem lelang proyek fisik untuk lebih dipercepat. Dia berharap, Biro layanan Pengadaan sudah bisa membuka rencana lelang tersebut pada Desember. Sehingga pada Januari sudah ada lelang yang selesai dan langsung pekerjaan fisik.

Pemprov Kepri, harus merubah secepatnya pola serapan anggaran supaya tidak berpotensi terjadinya Silpa. Kegiatan-kegiatan yang belum terlaksana pada awal triwulan I dan II diprioritaskan agar dilakukan percepatan pelaksanaan untuk menghindari terjadinya penumpukan anggaran, yang akhirnya dapat berpotensi terjadinya SILPA (sisa lebih penggunaan anggaran) pada akhir tahun.

Sebagaimana diketahui, hingga akhir Juni lali, pihak Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) Pemprov Kepri sudah melelang 182 paket dengan nilai Rp 409 miliar. Sementara total paket kegiatan pada tahun 2018 sebanyak 434 paket dengan nilai Rp737,9 miliar.

Editor: Gokli