Gubernur Pastikan Lelang Jabatan Eselon II Tidak Ada Titipan
Oleh : Ismail
Rabu | 04-04-2018 | 16:04 WIB
Nurdin11.jpg
Gubernur Kepri, Nurdin Basirun. (Foto: Dok Batamtoday.com)

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Gubernur Kepri Nurdin Basirun memastikan pelaksanaan lelang jabatan (Open Bidding) untuk enam jebatan eselon II akan dilakukan secara terbuka dan transparan. Dengan demikian, tidak ada 'titipan' dalam pelaksanaannya nanti.

"Kami buka habis. Tidak ada titipan-titipan khusus," tegasnya.

Ia mengungkapkan, pelaksanaan lelang jabatan merupakan cara untuk mencari sumber daya yang layak dan profesional dalam mengemban tugas sesuai jabatan. Oleh karena itu, dirinya menginginkan lelang jabatan ini harus menghasilkan kandidat yang layak dan profesional dalam bekerja.

"Yang mau bekerja secara profedional yang kita cari. Jadi tidak ada titipan khusus," kata Nurdin.

Selain itu, Gubernur juga mempersilahkan rekan-rekan OPD yang berkeinginan ikut dalam lelang jabatan yang sudah mulai dibuka tersebut. Namun, ia berpesan, para peserta yang ikut nantinya dapat berpegang teguh pada kemampuan, komitmen, jujur, serta profesional.

"Bagi teman-teman OPD yang mau ikut saya persilahkan," tuturnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah membuka penerimaan pendaftaran lelang jabatan (open bidding) untuk enam jabatan Eselon II. Pendaftaran itu dibuka sejak 28 Maret lalu hingga 18 April mendatang.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Provinsi Kepri, Firdaus menyampaikan, sejak resmi dibuka pada Rabu (28/3/2018) lalu, sampai saat ini pihaknya belum menerima berkas dari calon pendaftar untuk pengisian jabatan tersebut.

"Mungkin para calon masih menyiapkan berkas-berkasnya," ujarnya usai rapat evaluasi di Kantor Guberbur, Pulau Dompak.

Adapun enam jabatan yang dilelang yakni Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Hukum, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Restribusi Daerah (BP2RD), Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo), Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), dan Kepala Dinas Pendidikan.

Editor: Yudha