Diskusi FKMPK Tak Hasilkan Kesimpulan, Huzrin Hood Sarankan Bentuk Tim Kerja

BATAMTODAY.COM,Tanjungpinang - Diskusi publik yang digelar Forum Keprihatinan Masyarakat Peduli Kepri (FKMPK) di Comfort Hotel Tanjungpinang, Minggu (11/3/2018), tidak menghasilkan kesimpulan.

Diskusi publik yang dikuti ratusan masyarakat dari berbagai elemen, tokoh masyarakat, LSM, mahasiswa dan akademisi, serta staf khusus gubernur ini menghabiskan anggaran kurang lebih Rp 6,7 juta untuk ngopi bareng sembari mengevaluasi kepempinan Gubernur Nurdin selama 2 tahun lebih.

Panitia diskusi, Andi Cori dan Chaidar Rahmat, kepada wartawan mengatakan, dari beberapa isu dan pendapat yang diajukan sejumlah peserta diskusi, masih akan diperluas dan didalami untuk dijadikan masukan dan evaluasi kepemimpinan Nurdin sebagai Gubernur.

"Dari sejumlah isu pendapat dan butir-butir permasalahan yang terungkap dalam diskusi ini, yang merupakan evaluasi kinerja Gubernur selama 2 tahun 5 bulan, akan disusun dan dibahas lebih lanjut melalui tim perumus," kata Chaidir kepada wartawan.

Bahkan saat ditanya wartawan, apa kesimpulan dan notulen yang bisa dikutip media dari hasil diskusi tersebut, panitia hanya mengaku seluruhnya sudah dicatat sebagai bahan untuk tim perumus.

"Kesimpulanya, semua butir-butir dalam pembicaraan diskusi tadi akan lebih kami dalami dari sejumlah sumber, melalui tim perumus, yang nantinya akan disampaikan melalui audiensi atau aksi demo ke Gubernur dan DPRD," ujarnya.

Tokoh sentral pembentukan Provinsi Kepri Huzrin Hood, yang juga hadir dalam diskusi tersebut, mengatakan staknasi kepemimpinan Gubernur Kepri Nurdin Basirun dalam pembangunan dan pengelolaan APBD di Provinsi Kepri, tidak jauh berbeda dengan masa kepemimpinan gubernur sebelumnya.

• Baca: 11 Maret Mendatang, Tokoh dan Elemen Masyarakat Gelar Diskusi Publik di Tanjungpinang

Dan terkait dengan kondisi ekonomi Kepri yang terpuruk saat ini, dikatakan Huzrin, tidak hanya dirasakan Provinsi Kepri, tetapi juga kondisi ekonomi global.

Sayangnya, lanjut Huzrin, penggunaan anggaran APBD Kepri setiap tahunnya belum berkontribusi maksimal mendongkrak ekonomi kerakyatan, akibat tergerus dengan sejumlah mega proyek yang menurutnya hanya menguntukan segelintir orang.

"Apakah kondisi Kepri saat ini lebih baik? Kalau kita mau jujur, tidak jauh bedanya kondisi kepemimpinan saat ini dengan jaman kepemimpinan sejumlah kepada daerah sebelumnya," sebut Hozrin.

Tidak adanya visi yang ditekankan dalam program pembangunan dari pelaksanaan APBD, tambah Huzrin, menjadi penyebab staknasi pembangunan serta arah dan capaian program pembangunan Kepri di masa mendatang.

"Di sektor lain, pemanfaatan sumber daya alam, seperti kemaritim dan kelautan, serta pengelolaan 10 persen Migas sebagaimana amanat UU daerah dan UU Migas, hingga saat ini belum dapat terlaksana karena belum ada respon dan realiasi yang dilakukan pemerintah pusat," ujarnya.

Terkait investasi, Huzrin juga menyebut 7 proyek strategis bernilai 30 milliar dollar, sebagaimana yang disebutkan Gubernur Nurdin, dalam jangka pendek ini tidak akan berdampak pada kondisi dan situasi di Kepri.

"Oleh karena itu, saya menyarankan melalui forum ini agar dapat dibentuk tim kerja dalam melakukan evaluasi terhadap kondisi birokrasi, ekonomi sosial budaya, dan bahkan politik di Kepri," papar Hozrin.

Penggunaan APBD Kepri, tambah Huzrin, perlu lebih effisien dan pembiayayaan sejumlah mega proyek, seperti penataan Gurindam 12, dan proyek-proyek infrastruktur lainya di Kepri juga perlu ditinjau.

"Saran saya, alokasi anggaran APBD Kepri harus lebih dikedepankan untuk memenuhi pelayanan umum, seperti pendidikan, kesehatan masyarakat, serta kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi kerakyatan yang akan berdampak langsung pada ekonomi masyarakat," bebernya.

Dalam kesempatan itu, atas pertanyaan sejumlah pihak, Huzrin Hood juga menjelaskan kondisi dan kedudukanya di BUMD PT.Pembangunan Kepri, serta Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT Pelabuhan Kepri.

Huzrin mengatakan, hingga saat ini, dirinya sebagai Dirut dan komisaris di BUMD Kepri, sedang berusaha dalam menjalankan dua perusahaan milik Pemprov Kepri itu.

Dalam teknis pelaksanaan, kata Huzrin, hingga saat ini banyak kendala yang dihadapi, karena tidak ada kesamaan persepsi dan pemahaman yang sejalan dengan pemegang saham, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kepri.

"Mengenai pengelolaan, kami juga berkomitment harus transparan dan dijelaskan pada masyarakat," ujarnya.

Atas dasar itu, dengan hanya diskusi atau bahkan melaluikan demo, menurutnya tidak akan menyelesaiakan masalah. Sehingga perlu dibentuk tim perumus dari sejumlah permasalahan yang dihadapi, serta menelurkan sejumlah butir-butir pernyataan bersama yang harus dilaksanakan Pemerintah Provinsi Kepri ke depan.

"Tidak akan selesai masalah kalau hanya bicara dan kita disuruh sholat berjamaah saja tanpa kerja. Seingga perlu dibentuk tim kerja untuk merumuskan poin-poin penting yang diberikan kepada Gubernur dan DPRD untuk dilaksanakan, demi Kepri jaya," pungkasnya.

Sementara catatan media pada diskus publik yang dilakukan, sejumlah narasumber dan pemakalah evaluasi kinerja Gubernur Kepri dalam 2 tahun 5 bulan, tidak sepenuhnya dilengkapi data dan fakta yang diungkapakan.

Sejumlah peserta lebih cenderung mempertanyakan kondisi ekonomi, bantuan hibah pendidikan yang belum transparan dan lambat disalurkan, serta dugaan kebijakan KKN dalam menepatkan pejabat eselon, serta sorotan terhadap kebijakan Sekda sebagai motor penggerak administrasi pemerintahan, yang dinilai malah terlibat dalam politik praktis.

Editor: Surya

---