Gubernur dan DPRD Kepri Harus Transparan Terkait Kondisi Ekonomi dan Pembangunan

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Toko sentral dan Ketua Umum Badan Penyelaras Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau (BP3KR) Hozrin Hood mengatakan, penyebaran seruaan yang dilakukan sejumlah element masyarakat atas kinerja Pemerintah Provinsi Kepri, bukan hanya ditujukan kepada Gubernur Nurdin Basirun, tetapi juga kepada DPRD.

Sorotan element masyarakat itu, perlu disikapi dengan keterbukaan dan transparansi dari Gubernur serta DPRD Kepri.

Huzrin mengatakan, issu penyebaran selebaran yang disebutkan Andi Cori dengan sejumlah tokoh adat, agama, akademisi, mahasiswa serta Ormas dan LSM itu awalnya diberitahukan kepadanya atas curhat dan laporan sejumlah pihak, dalam pertemuan yang dilakukan.

"Dalam pertemuan itu, dikatakan akan mengumpulkan sejumlah tokoh, masyarakat dan element masyarakat lainya, serta membuat seruan pada masyarakat Provinsi Kepri untuk mengevaluasi dan menyoroti kinerja Gubernur Nurdin Basirun," ujarnya, Minggu (18/2/2018).

Atas seruan selebaran itu, sejumlah element masyarakat di Tanjugpinang itu juga meminta, dirinya untuk menjadi pembicara, dalam pertemuan yang akan dilaksanakan pada 26 Februari 2018 mendatang.

"Saya katakan bersedia. Kenapa saya bersedia? Karena sebagai pengagasan dan penyelaras Pemerintah Provinsi Kepri, baik pada zaman kepemimpinan almarhum HM.Sani, saya selalu meminta agar pembahasan dan pengesahaan APBD harus disosialisasikan pada masyarakat," katanya.

Ia menambahkan, masyarakat perlu mengetahui, tentang janji dan rencana program pembangunan yang sebelumnya disampaikan Sanur kepada sejumlah tokoh dan masayarakat Kepri dalam Pilgub 2014 lalu.

Hal itu, kata Huzrin, perlu disampaikan kepada Nurdin. Dan meminta realisasi kepada Gubernur dan DPRD tentang program pembangunan yang sebelumnya disepakati di Provinsi Kepri tersebut.

"Selain selalu meminta APBD agar selalu disahakan. Saya juga menekankan, ?perlu keterbukaan DPRD dalam perencanaan, pembahasan, Pengaesahaan dan pelaksanaan anggaran," tegasnya.

Huzrin juga menegasakan, sorotan terhadap administrasi pemerintahan, program pembangunan, serta permaslahaan lain yang menjadi sorotan sejumlah element tidak bisa sepenuhnya disalahkan pada Nurdin Basirun sendiri, khususnya pengalokasiaan anggaran para beberapa proyek prastisius yang membebani anggaran ratusan miliar sperti, proyek Gurindam 12 dengan dengan alokasi Rp530 miliar, proyek jembatan di Karimun, dan pembangunan menara jembatan serta proyek miliar lainya yang hanya membebani APBD.

"Pembangunan inprastruktur yang mengandalakan APBD ini, tidak berdampak langsung dalam mensejahterakan masyarakat. Harusnya yang Lebih diutamakan Nurdin, bagaimana ekonomi rakyat yang lebih baik, kesehatan dan pendidikan Kepri yang gratis, hingga Kepri tidak semakin terpuruk," ungkap Huzrin.

Editor: Gokli

---