BATAMTODAY.COM, Batam - Pemerintah Kota Batam melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengurangi nilai premi asuransi PNS dan honor dari Rp80 miliar menjadi Rp70 miliar.

"Pemko akan melakukan kasasi ke Mahkamah Agung," kata Yusron, Kepala Kejaksaan Negeri Batam, belum lama ini.

Pihaknya, lanjut Yusron, sedang membuat dan mengkonsep berkas kasasi. "Berkas kasasi belum diserahkan ke Pengadilan, masih dikonsep," ungkap Yusron.

Sebelumnya, upaya banding yang dilakukan Pemko Batam terhadap putusan PN Batam terkait pembayaran premi tunjangan hari tua (THT) PNS dan tenaga honor Pemko Batam sepertinya sia-sia. Pasalnya, Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru malah mengurangi nilai premi yang harus dibayarkan dari Rp80 miliar menjadi Rp70 miliar.

Sengketa dana asuransi PNS Batam tersebut karena PT Bumi Asih Jaya (BAJ) menghentikan kerja sama sepihak. Namun Perusahaan yang saat ini telah dibekukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut hanya mau membayar klaim asuransi sebesar Rp65 miliar, sedangkan Pemko berkeras agar PT BAJ membayar Rp116 miliar hingga berujung ke ranah hukum.

Cahyono, Humas PN Batam mengatakan, berdasarkan petikan putusan Pengadilan Tinggi dengan Majelis Hakim Nommy HT. Siahaan, H. Dasniel dan Anthony Syarief pada tanggal 2 Juni 2014 dan diterima PN Batam, Senin 7 Juni 2014.

Amar putusan isinya memperbaiki putusan PN Batam tanggal 19 Desember 2013 lalu mengenai jumlah ganti rugi. "Putusannya mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagan, menyatakan tergugat melakukan ingkar janji (wan prestasi) dan menghukum tergugat ganti rugi materiil Rp70 Miliar," kata Cahyono kepada wartawan.

Atas putusan tersebut, lanjut Cahyono, pihak-pihak dapat mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung (MA) dalam tempo 14 hari setelah pihak menerima salinan putusan tersebut. "Mereka bisa mengajukan Kasasi waktunya 14 hari setelah diterima pihak-pihak," ujarnya.

Di Pengadilan Negeri Batam pada Kamis (19/12/2013), Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan sebagian dan tergugat membayar premi tunjangan hari tua (THT) PNS dan tenaga honor sebesar Rp80 miliar.

Dalam surat putusan No.136/Pdt.G/2013/PN.BTM, Majelis Hakim yang dipimpin oleh hakim ketua Jack Johannis Octavianus, Thomas Tarigan dan Yuli menyatakan mengabulkan gugatan penggugat sebagian, menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji.

"Menghukum tergugat membayar THT Rp80 miliar dan menolak gugatan penggugat selebihnya," kata Jack.

Editor: Dodo