PKP

Raih WTP, Pemko Tanjungpinang Dapat Banyak Catatan Penyerapan APBD 2017
Oleh : Habibi Khasim
Rabu | 18-07-2018 | 19:28 WIB
pandangan-fraksi.jpg honda-batam
Paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi atas penyampaian jawaban Wali Kota terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2017, Rabu (18/7/2018). (Foto: Habibi Khasim)

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - DPRD Kota Tanjungpinang melakukan rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi atas penyampaian jawaban Wali Kota terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2017, Rabu (18/7/2018).

Dalam Paripurna tersebut, seluruh fraksi mengapresiasi perolehan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP). Namun tetap, fraksi-fraksi juga memberikan catatan yang membangun bagi Pemko Tanjungpinang.

Seperti pandangan fraksi Golkar yang dibacakan Simon Awantoko. Menurut fraksi berlambang pohon beringin ini, Pemerintah Kota Tanjungpinang sudah mulai membaik dalam menghitung target anggaran daerah tahun 2017.

Namun, catatan yang diberikan adalah, Pemerintah Kota Tanjungpinang harus menerapkan prinsip kehati-hatian, menerapkan prinsip skala prioritas dalam pembangunan yang benar-benar menyentuh kepada kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan masyarakat kelas bawah dan perbantuan terhadap nelayan di pesisir yang masih banyak memerlukan perhatian pemerintah di tengah-tengah kelesuan ekonomi yang terjadi beberapa waktu belakangan ini.

"Pemerintah Kota Tanjungpinang mempunyai kewajiban untuk turut serta memberikan rangsangan (stimulus) dalam perekonomian apabila kondisi ekonomi lesu. Ini dilakukan dengan pengelolaan APBD secara benar. Ini tampaknya kurang dipahami Pemko. Ada banyak kasus kebijakan Pemerintah Kota Tanjungpinang tidak mempunyai tujuan menggerakkan perekonomian daerah," kata Simon.

"Sebagai contoh dalam menentukan anggaran pembangunan, dengan menjalankan kegiatan insfrastruktur yang menguras banyak anggaran yang tidak bisa dilihat dampak berantai (multiplier effect) bagi perekonomian masyarakat. Pengelolaan APBD yang tidak efisien salah satunya karena pemerintah tidak mampu memberikan stimulus bagi perekonomian," imbuhnya.

Untuk itu, Pemko Tanjungpinang harus tetap menjaga stabilisasi anggaran dan tidak melakukan pemborosan karena masih banyak kepentingan rakyat yang harus diprioritaskan. Kegagalan pembangunan Kota Tanjungpinang dari APBD 2017 kemarin mestinya menjadi relavansi pembangunan untuk tahun-tahun akan datang.

"Dan semoga di tahun ini dan dengan APBD 2018 ini tetap memproiritaskan kesejahteraan rakyat dan masa depan pembangunan daerah yang lebih baik lagi," tutup Simon.

Kemudian ada juga catatan dari Fraksi Demokrat Plus. Maskur Tilawahyu sebagai juru bicara mengatakan, Fraksi Demokrat Plus meminta Pemko Tanjungpinang menginventarisasi kegiatan-kegiatan atau program pemerintah yang tidak terealisasi. Hal ini tentunya sebagai pengetahuan masyarakat dan sebagai ukuran kinerja Pemko Tanjungpinang.

"Jangan diam-diam saja. Kita minta ini diinventarisasi, agar kita tahu skala prioritas pemerintah terpaksa atau tidak. Dan ada ukuran kinerja yang jelas dan capainya dapat juga diketahui," kata Maskur.

Fraksi Demokrat Plus juga sangat menyayangkan kebiasaan Pemko Tanjungpinang yang terus memusatkan penyerapan APBD di triwulan ke-4. Hal ini salah satu pemicu perekonomian di Tanjungpinang tidak bergerak.

"Karena penyerapan APBD tidak dilakukan dari awal. Ini yang membuat perekonomian kita lesu. Harusnya per triwulan ekonomi bergerak agar tidak terjadi seperti sekarang ini," kata Maskur.

Akan tetapi, Fraksi Demokrat Plus tetap mengapresiasi Pemko Tanjungpinang yang telah mempertahankan predikat WTP.

Editor: Gokli