DPD RI

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Komite II DPD RI menilai anggaran Kementerian Petanian (Kementan) pada tahun 2020 sangat kecil dibandingkan tahun lalu. Namun bukan berarti Kementan tidak memikirkan ketersedian pangan, daerah rawan pangan, dan penggembangan cadangan pangan.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) akan menyelenggarakan Seminar Nasional pada Senin, (24/02/2020). Seminar yang bertemakan 'Penegakan Hukum Dalam Kerangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Percepatan Pembangunan Daerah' itu akan dilaksanakan di Gedung Nusantara IV Kompleks Parlemen, pukul 10.00 WIB.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - DPD RI siap membantu penyelesaian masalah hibah lahan TNI Angkatan Udara di Lapangan Terbang II di Desa Pagar Dewa, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Selatan.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengumpulkan para Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) provinsi seluruh Indonesia di Gedung Nusantara III Komplek MPR Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2020). Pertemuan berlangsung sekitar 2 jam.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Komite I DPD RI menerima aspirasi dari Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) tentang keadilan dan ruang demokrasi yang lebih luas dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Komite IV DPD RI melaksanakan rapat kerja (raker) dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di DPD RI, Selasa (18/2/2020) untuk membahas perkembangan penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta dukungan terhadap perkembangan UMKM di daerah.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur pada tahun 2024 harus melibatkan masyarakat lokal, sehingga masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton di daerah sendiri.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Komite III DPD RI memandang Undang-Undang (UU) No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) harus segera direvisi karena belum mampu mencapai aspek tujuan keolahragaan yang sebagaimana diharapkan. UU ini dinilai belum menciptakan partisipasi atau budaya olahraga bagi masyarakat Indonesia.